
Accor dan Hard Rock Jalin Kemitraan Global
10 menit yang lalu
Aspirasi warga mencakup pembangunan turap, pengaturan lalu lintas, format Musrenbang, dan akses pendidikan.
Terbit · 1 min read

Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat Arifin menampung aspirasi warga Kelurahan Paseban, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, termasuk pembangunan turap Kali Sentiong. Menurut laporan ANTARA, aspirasi itu disampaikan dalam kegiatan Silaturahmi Malam Hari bersama tokoh masyarakat dan warga pada Selasa (10/11/2026).
Aspirasi warga lainnya mencakup pengaturan lalu lintas, format usulan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), serta akses pendidikan bagi keluarga kurang mampu.
Arifin mengatakan pembangunan turap Kali Sentiong telah terhenti selama beberapa tahun dan perlu ditindaklanjuti. “Memang sudah sekian tahun tidak berlanjut. Oleh karena itu, permasalahan ini segera akan diselesaikan,” katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Arifin menyampaikan persoalan turap itu akan dibawa ke rapat terbatas bersama Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Kecamatan juga akan dilibatkan untuk memaparkan berbagai persoalan.
Mengenai usulan jalur satu arah di Jalan Salemba Tengah, Arifin mengatakan kewenangan menetapkan pengaturan lalu lintas berada pada Dinas Perhubungan. Menurutnya, pengaturan jalur itu perlu dibahas dari hulu ke hilir dan setiap kebijakan memiliki dampak positif maupun negatif.
Warga RW 03 juga menyampaikan masukan tentang format usulan Musrenbang. Menurut Arifin, format tersebut akan dipertimbangkan kembali dan aspirasi warga diteruskan kepada pemerintah provinsi karena pedoman penyusunannya merupakan kebijakan tingkat provinsi.
Terkait Bulan Dana PMI, Arifin menegaskan penggalangan sumbangan harus sukarela dan tidak boleh disertai paksaan atau tekanan. Ia mengatakan kegiatan itu tetap berjalan dengan mengajak masyarakat yang bersedia berdonasi.
Untuk akses pendidikan anak dari keluarga kurang mampu, Arifin meminta warga memvalidasi kembali data penerima bantuan, termasuk jika ada masalah pendataan berdasarkan desil kesejahteraan. Ia juga menyebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyediakan sekolah swasta gratis di 103 sekolah dan jumlahnya direncanakan bertambah pada 2027.