
Kemenhub Serahkan Sertifikat Pandu Laut Dalam ke PMLI
24 menit yang lalu
Bapenda Manado menemukan indikasi 33.704 bidang tanah belum tercatat sebagai objek pajak PBB-P2 dan menyiapkan GEOTAX untuk memutakhirkan data.
Terbit · 2 min read

Bapenda Kota Manado mengidentifikasi indikasi kesenjangan data 33.704 bidang tanah yang belum tercatat sebagai objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Untuk menutup celah itu, Bapenda menyiapkan GEOTAX Manado, sistem yang menautkan data pertanahan dengan data objek pajak.
Data Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Sulawesi Utara mencatat estimasi 155.704 bidang tanah di Kota Manado, sedangkan basis data Bapenda baru memuat 122.000 objek pajak. Selisih 33.704 bidang itu setara 21,64 persen dari seluruh bidang tanah, dan jumlah resminya baru dapat ditetapkan setelah rekonsiliasi serta verifikasi.
Persoalan itu tampak dari kinerja lima tahun terakhir. Rata-rata penerimaan tiap objek pajak meningkat 90,7 persen sepanjang 2021 hingga 2025, sedangkan jumlah objek pajak hanya bertambah 9,99 persen. Artinya, pertumbuhan penerimaan selama ini bertumpu pada objek yang sudah terdata.
Analisis geospasial internal Bapenda melalui aplikasi ManadoHub 2.0 membandingkan jejak bangunan pada 2014 dan 2025. Hasilnya, jumlah bangunan bertambah dari 121.077 menjadi 138.499, dan 3.626 bidang yang pada 2014 masih berupa tanah kosong kini berdiri bangunan. Sebanyak 2.881 bidang di antaranya telah lolos silang-periksa dan siap dijadwalkan untuk verifikasi lapangan.
Menurut Kepala Bapenda Kota Manado Jefry FR Mongdong, GEOTAX menghubungkan bidang tanah dengan objek pajak sehingga keduanya menyatu dalam satu profil objek. Lapisan deteksi perubahan bangunan ditambahkan di atas hasil penautan itu, lalu dijadikan daftar kerja berprioritas yang memandu penugasan pendataan di lapangan. Prototipe sistem tersebut sudah dioperasikan melalui ManadoHub 2.0-Bapenda GEOTAX, dengan prinsip satu objek pajak untuk satu profil.
Langkah tersebut sejalan dengan mandat nasional. Integrasi NIB dan NOP adalah program pertama dari sembilan Paket Program Optimalisasi Ekonomi Daerah yang dijalankan Kementerian ATR/BPN bersama Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kementerian Dalam Negeri, dengan Sulawesi Utara sebagai target pada 2026 dan tenggat penyelesaian 31 Desember 2026.
Kota Manado dinilai telah memenuhi syarat teknis terpenting, yakni 97,00 persen bidang tanah sudah terdaftar, capaian tertinggi di Provinsi Sulawesi Utara.
Kecamatan Sario menjadi proyek percontohan pemadanan data pertanahan dan perpajakan. Dari 4.127 bidang BPN yang tampil pada aplikasi Peta NOP, 1.616 bidang masuk kategori satu ke satu (39,16 persen), 143 satu ke banyak (3,46 persen), 625 banyak ke satu (15,14 persen), dan 838 banyak ke banyak (20,31 persen). Sebanyak 243 bidang belum berpoligon NOP (5,89 persen) dan 662 bidang tanpa NOP (16,04 persen), dengan jumlah seluruh kategori tepat 4.127 bidang.
Bapenda menegaskan angka itu baru merupakan gambaran klasifikasi pada aplikasi, belum menjadi tolok ukur keberhasilan akhir integrasi maupun jumlah NOP baru yang bisa diterbitkan. Status akhirnya masih harus melalui penelusuran daftar terperinci, pemeriksaan atribut dan spasial, pengecekan lapangan, serta pencocokan dengan basis data SmartGov.