
London Siapkan Dana untuk Sains Hayati dan Kuantum
20 menit yang lalu
Transportasi laut dan keterbatasan pasokan menambah tantangan pembangunan serta penyediaan layanan dasar di Kepulauan Seribu.
Terbit · 1 min read

Bupati Kepulauan Seribu Muhammad Fadjar Churniawan menyebut biaya logistik yang tinggi menjadi salah satu tantangan pembangunan di wilayah kepulauan tersebut. Ia menyampaikan hal itu saat membuka lokakarya pengadaan barang dan jasa di Jakarta.
Lokakarya bertema pengadaan barang dan jasa berintegritas serta tata kelola organisasi berkualitas itu berlangsung pada Selasa (17/11/2026).
Fadjar mengatakan jalur laut, keterbatasan sumber daya, dan kebutuhan menjaga ketepatan waktu pekerjaan fisik menjadi kendala dalam pembangunan. Distribusi kebutuhan dasar seperti air bersih, listrik, dan fasilitas umum juga menghadapi biaya lebih tinggi.
Ia menilai pengadaan barang dan jasa berperan dalam pembangunan daerah dan peningkatan pelayanan publik. Karena itu, pengelolaan anggaran daerah perlu dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, dengan mempertimbangkan manfaat serta efisiensi.
Fadjar juga meminta perhatian terhadap mutu bahan dan pengerjaan agar tidak memunculkan masalah di kemudian hari. Ia mengatakan keterbatasan anggaran menuntut pengelolaan keuangan yang cermat serta upaya mencegah penyimpangan.
Menurut Fadjar, pembangunan antarpulau perlu direncanakan secara terpadu. Keberhasilan di satu kawasan, katanya, diharapkan dapat menjadi contoh bagi pulau lain.
Inspektur Provinsi DKI Jakarta Dhany Sukma menjelaskan kegiatan tersebut merupakan bagian dari putaran kedua pembinaan dan pengawasan pengadaan barang dan jasa di wilayah kota serta kabupaten administrasi DKI Jakarta. Ia menyebut ketergantungan pada transportasi laut untuk mengirim material dan terbatasnya pasokan air tawar sebagai kerentanan Kepulauan Seribu.
Dhany mengatakan penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dapat dilakukan melalui pembekalan proses pengadaan. Ia berharap pengadaan yang berintegritas menghasilkan barang dan jasa berkualitas dengan harga wajar dan efisien, sehingga anggaran dapat dialihkan untuk mendukung program strategis daerah. Fadjar juga meminta jajaran perangkat daerah memperkuat integritas, kompetensi teknis, mitigasi risiko, dan pengawasan internal.