
Pertamina Patra Niaga Raih Penghargaan Energi
17 menit yang lalu
Peninjauan di Pulau Rondo dan Sabang menjadi dasar penyusunan prioritas pembangunan perbatasan.
Terbit · 1 min read

Kebutuhan infrastruktur di Pulau Rondo dan Kota Sabang, Aceh, menjadi fokus peninjauan Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, pimpinan Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil (BNPPDT).
Kegiatan berlangsung Jumat (13/11/2026). Peninjauan mencakup kebutuhan air bersih, listrik, akses internet, serta fasilitas penunjang bagi personel pengamanan perbatasan.
Maruli mengatakan sejumlah kawasan perbatasan menghadapi persoalan mendasar yang serupa. Menurut dia, fasilitas yang memadai diperlukan agar kawasan tersebut dapat berfungsi sebagai beranda terdepan Indonesia.
Peninjauan menjadi bagian dari persiapan program Bangun Beranda Negeri. Program BNPPDT itu diarahkan untuk memenuhi kebutuhan nyata kawasan perbatasan dan daerah terpencil, terutama terkait infrastruktur dan pelayanan dasar.
Maruli menyebut keterbatasan air bersih, listrik, dan internet masih ditemukan di sejumlah wilayah berdasarkan peninjauan dan informasi yang diterimanya. Temuan tersebut akan menjadi pertimbangan dalam menetapkan kebutuhan serta prioritas pembangunan.
Untuk mengatasi masalah air bersih, BNPPDT akan mengkaji kemungkinan pembangunan sumur bor. Opsi penanganan untuk kendala listrik dan jaringan internet juga akan dibahas lebih lanjut agar sesuai dengan kebutuhan wilayah.
Perluasan tugas BNPPDT hingga mencakup pengelolaan daerah terpencil turut memperluas cakupan sasaran pembangunan. Maruli mengatakan peningkatan fasilitas perlu disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah.
Di Pulau Rondo, Maruli berdialog dengan personel Satuan Tugas Pengamanan Pulau Terluar untuk memperoleh informasi tentang kondisi dan kebutuhan sarana tugas. Rangkaian kunjungan juga mencakup Lanal Sabang, Titik Nol Kilometer Sabang, dan Satradar 01 Sabang TNI AU.
Maruli menyatakan hasil evaluasi akan digunakan untuk merumuskan konsep dan prioritas pembangunan. BNPPDT menargetkan persiapan langkah penanganan dapat dimulai pada awal 2027.