
Perhutani Buka Jalur Cemoro Sewu Terbatas
18 menit yang lalu
Skema FLPP dapat membiayai hunian vertikal di Kepri dengan harga maksimal Rp600 juta dan tenor hingga 40 tahun.
Terbit · 1 min read

Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho menyebut hunian vertikal bersubsidi melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) berpotensi dikembangkan di Kepulauan Riau.
Heru menyampaikan hal itu di Tanjungpinang pada Sabtu (14/11/2026). Ia menilai rumah susun atau apartemen sederhana setinggi empat lantai dapat menjadi pilihan ketika lahan untuk rumah tapak terbatas, seperti di Batam.
Menurut Heru, keterbatasan lahan di Batam dapat mendorong kenaikan harga rumah dan menyulitkan masyarakat berpenghasilan rendah memperoleh hunian layak serta terjangkau.
Ia mengatakan pemerintah pusat telah menyesuaikan regulasi harga hunian vertikal di tiap provinsi. Ketentuan FLPP juga kini mencakup pembiayaan untuk jenis hunian tersebut.
Heru mendorong pemerintah daerah di Kepri dan pengembang memetakan kebutuhan serta mengusulkan pembangunan kepada BP Tapera. Usulan itu, katanya, perlu didukung ketersediaan lahan dan permintaan masyarakat.
Lahan pembangunan, menurut Heru, dapat dikerjasamakan dengan pemerintah daerah atau BP Batam. Pengembang kemudian dapat dilibatkan, sementara BP Tapera menyalurkan pembiayaan melalui FLPP rumah subsidi.
Harga hunian vertikal bersubsidi di Kepri ditetapkan paling tinggi Rp600 juta dengan tenor maksimal 40 tahun. Heru menyebut bunga pembiayaannya enam persen, sedangkan rumah tapak sebesar lima persen; tipe hunian minimal 21 dan maksimal 45.
Heru menyatakan program tersebut berpotensi membantu mengurangi kesenjangan kepemilikan rumah di Kepri. Ia menyebut masih ada 157 ribu warga di wilayah itu yang belum memiliki rumah layak.