
PNM Terapkan Bunga Mekaar 8 Persen di Seluruh Indonesia
16 menit yang lalu
Bupati Blora Arief Rohman memperjuangkan kepastian PI 10 persen dan dana bagi hasil di forum ADPMET 2026 di Surabaya.
Terbit · 2 min read

Bupati Blora Arief Rohman menegaskan bahwa kepastian hak daerah penghasil minyak dan gas bumi kian krusial di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Pernyataan itu disampaikannya usai Rapat Kerja Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan Energi Terbarukan (ADPMET) 2026 di Surabaya, Selasa (17/11/2026).
Arief yang menjabat Ketua Dewan Pengurus ADPMET periode 2025-2030 menuturkan, pemerintah daerah dituntut cermat mengelola belanja sekaligus mengoptimalkan sumber pendapatan agar kapasitas fiskalnya menguat. Forum yang digelar 16-18 November 2026 itu membahas penguatan tata kelola PI 10 persen, DMO, dan BUMD migas.
"Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, optimalisasi PAD menjadi semakin penting. Blora tidak bisa hanya bergantung pada transfer pemerintah pusat. Potensi migas harus dimaksimalkan agar mampu memperkuat kapasitas fiskal daerah dan mendukung pembiayaan pembangunan," ujar Arief usai rapat kerja.
Menurut Arief, melalui ADPMET sejumlah pemerintah daerah perlu bersinergi memperkuat regulasi dan tata kelola migas, agar daerah penghasil mendapat kepastian hak dan manfaat ekonomi yang proporsional. "Karena itu, kami mendorong kepastian hak daerah atas PI 10 persen dan DBH agar pengelolaannya transparan, adil, dan memberikan manfaat nyata. Prinsipnya, efisiensi anggaran harus berjalan beriringan dengan optimalisasi pendapatan. Sehingga pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat tetap terjaga," katanya.
Agenda penguatan regulasi itu punya arti strategis bagi Blora. Kabupaten tersebut telah mengelola Participating Interest (PI) 10 persen melalui BKS PI Blok Cepu dan kerap menjadi contoh bagi daerah lain; pada Oktober lalu, jajaran Pemkab Gresik datang menimba pengalaman ke Blora.
Dalam forum itu, ADPMET mengusulkan revisi dua regulasi ESDM, yakni Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2025 sebagai perubahan atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 37 Tahun 2016. Tujuannya agar pemberian PI 10 persen terjamin, formula serta batas waktu pengalihan jelas, dan posisi BUMD sebagai mitra setara menguat. Khusus perpanjangan wilayah kerja PT Pertamina EP, asosiasi mengusulkan agar setiap BUMD di daerah penghasil diberi peluang menerima tawaran PI 10 persen.
Dalam paparannya, Sekretaris Jenderal ADPMET Andang Bachtiar menilai penghitungan Dana Bagi Hasil (DBH) menurut kontribusi produksi tiap daerah masih belum transparan. Untuk mengatasinya, ADPMET mendorong penerapan sistem ring-fencing agar biaya operasional, penerimaan, dan kontribusi tiap wilayah kerja dapat dihitung terpisah. Forum itu juga membahas optimalisasi Domestic Market Obligation (DMO) untuk pemenuhan energi dalam negeri.
Menanggapi berbagai masukan itu, Muhammad Rizwi Jilanisaf Hisjam, Sekretaris Ditjen Migas Kementerian ESDM, menegaskan bahwa kewenangan pengelolaan migas ada di pemerintah pusat. Meski begitu, menurut dia, daerah tetap berperan dalam mendukung perizinan, konsultasi wilayah kerja, dan penyelesaian persoalan pelaksanaan kontrak kerja sama. Ia menekankan pengalihan hak ke BUMD saja tidak cukup menjadi ukuran keberhasilan PI 10 persen, karena tata kelola, transparansi keuangan, akuntabilitas, dan kapasitas sumber daya manusia juga perlu diperkuat.