
Pemerintah Siapkan 158.000 Formasi CPNS
17 menit yang lalu
Program Ripopola Calabria menawarkan rumah bebas sewa selama 10 tahun untuk menarik penduduk ke desa-desa kecil.
Terbit · 1 min read

Pemerintah Regional Calabria menyediakan 50 rumah milik pemerintah tanpa biaya sewa selama 10 tahun melalui program Ripopola Calabria. Program ini ditujukan bagi warga Italia maupun warga negara lain yang memenuhi persyaratan dan bersedia tinggal di desa-desa kecil di Calabria.
Rumah-rumah itu berada di wilayah Calabria, Italia selatan, termasuk daerah Cosenza, Catanzaro, Crotone, dan Reggio Calabria. Pendaftaran gelombang pertama dibuka secara daring hingga Jumat (18/12/2026).
Program tersebut dibuat untuk mendorong warga kembali atau pindah ke kota-kota kecil di Calabria. Wilayah itu kehilangan lebih dari 124.000 penduduk pada 2011-2024, sekitar 6,4 persen dari jumlah penduduknya.
Data Institut Statistik Nasional Italia menunjukkan Italia Selatan juga mengalami penurunan bersih 150.000 lulusan universitas muda asal Italia berusia 25-34 tahun pada 2019-2025. Rumah yang ditawarkan merupakan properti pemerintah yang tidak terpakai, dengan luas paling besar 140 meter persegi; sebagian masih perlu direnovasi.
Untuk membiayai perbaikan rumah, Pemerintah Regional Calabria menyiapkan anggaran 20 juta euro (sekitar Rp403 miliar) melalui Rencana Pembangunan dan Kohesi untuk periode 2021-2027. Perabot tidak disediakan, dan biaya pemerintah hanya mencakup pekerjaan renovasi.
Warga Italia berusia di atas 18 tahun dapat mendaftar jika telah tinggal di luar Calabria sedikitnya tiga tahun. Kesempatan mengajukan permohonan juga terbuka bagi warga Uni Eropa serta pemegang izin tinggal di Italia yang berasal dari negara lain.
Pelamar dapat memilih paling banyak tiga rumah dari katalog, lalu penerima ditetapkan melalui pemeringkatan terbuka untuk setiap unit. Keluarga dengan anak, orang tua tunggal, dan pasangan muda mendapat poin khusus dalam seleksi.
Penyelenggara menyebut program itu sebagai kerja sama antara pendatang dan masyarakat setempat untuk menjaga keberlangsungan desa serta identitasnya. Rumah hanya boleh dipakai sebagai tempat tinggal, bukan untuk kegiatan komersial atau disewakan kembali; setelah 10 tahun, pemerintah daerah dapat mempertimbangkan perpanjangan peminjaman atau penjualan dengan harga terkendali.