
SIG Dukung Pengembangan Wisata Bahari Probolinggo
18 menit yang lalu
Dhany Sukma meminta pencegahan dan pengawasan pengadaan diperkuat sejak awal untuk menjaga integritas dan akuntabilitas.
Terbit · 1 min read

Inspektur Provinsi DKI Jakarta Dhany Sukma menilai pengadaan barang dan jasa pemerintah berisiko tinggi mengalami kecurangan sehingga perlu mendapat perhatian dan pengawasan serius. Menurut laporan ANTARA, ia menyampaikan hal itu di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Pemerintah Kota Jakarta Utara menggelar bimbingan teknis penguatan tata kelola dan deteksi dini pencegahan kecurangan pada Rabu (11/11/2026)–Kamis (12/11/2026). Kegiatan yang diselenggarakan Inspektorat Pembantu Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara itu berlangsung di Kantor Wali Kota Jakarta Utara.
Dhany mengatakan pencegahan perlu dilakukan sejak awal, termasuk sebelum proses pengadaan berikutnya dimulai. Ia menilai pengadaan bukan sekadar urusan administrasi atau realisasi anggaran, melainkan bagian dari tanggung jawab pemerintah untuk menghadirkan pembangunan berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat.
Untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas, Dhany menyebut tata kelola perlu diperkuat dan deteksi dini terhadap potensi kecurangan diintensifkan. Ia mengatakan sosialisasi dan bimbingan teknis dapat meneguhkan komitmen agar belanja pemerintah dilakukan secara bijak, sesuai kebutuhan, dan mengutamakan kepentingan masyarakat.
“Karena itu, langkah pencegahan harus dilakukan sejak awal, bahkan sebelum proses pengadaan berikutnya dilaksanakan,” kata Dhany, menurut laporan ANTARA. Ia juga mengatakan dukungan dan penghargaan berupa tunjangan bagi aparatur sipil negara perlu diimbangi tanggung jawab, integritas, dan komitmen dalam bekerja.
Dhany menyebut bimbingan teknis tersebut dapat memperkuat pemahaman tentang integritas sekaligus menjadi kesempatan mengevaluasi dan memperbaiki tata kelola pengadaan. Tujuannya, menurut dia, agar pengadaan lebih efektif, efisien, dan akuntabel.
Wali Kota Jakarta Utara Hendra Hidayat mengapresiasi inisiatif Inspektorat Provinsi DKI Jakarta, khususnya Inspektorat Pembantu Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara, dalam menyelenggarakan kegiatan itu. Hendra mengatakan tata kelola pengadaan berkaitan langsung dengan keberhasilan pembangunan dan kualitas pelayanan publik.
Hendra menegaskan keberhasilan pengadaan tidak cukup dinilai dari selesainya administrasi atau tingginya serapan anggaran. Ia mengatakan setiap tahap harus berjalan transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan berlandaskan integritas, sementara anggaran pemerintah perlu dikelola secara bertanggung jawab agar memberi manfaat nyata bagi masyarakat.