
Bappenas Dorong Tanjabtim Jadi Pusat Industri Kelapa
18 menit yang lalu
Pekerja migran yang berangkat secara resmi tetap dapat kehilangan status dokumennya selama bekerja di luar negeri.
Terbit · 1 min read

Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Bachtiar Dwi Kurniawan, mengatakan pekerja migran Indonesia (PMI) yang berangkat melalui prosedur resmi tetap berisiko menjadi tidak berdokumen saat bekerja di negara tujuan.
Bachtiar menyampaikan hal itu dalam keterangan tertulis yang diterima di Yogyakarta. Ia menjelaskan, perubahan status dapat terjadi ketika izin tinggal habis, pekerja berganti tempat kerja, atau pekerjaan tidak sesuai dengan izin yang dimiliki.
Menurut Bachtiar, kerentanan itu tidak hanya bersumber dari proses keberangkatan. Masalah juga dapat muncul selama PMI bekerja dan menetap di luar negeri.
Ia menilai pemetaan kelompok PMI tidak berdokumen diperlukan untuk mengenali penyebab perubahan status dan pola kerentanan, sekaligus menentukan perlindungan yang sesuai.
Persoalan tersebut dibahas dalam diskusi kelompok terpumpun bertajuk “Diaspora Berdampak: Migrasi, Perlindungan Hak, dan Hukum Migran” di UMY pada Senin (9/11/2026). Kegiatan itu menandai dimulainya Program Diaspora Berdampak 2026, yang didukung hibah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
Program tersebut diusulkan Bachtiar bersama akademisi diaspora Indonesia dari International Islamic University Malaysia, Sonny Zulhuda. Kegiatan ini melibatkan peneliti UMY, Universitas ‘Aisyiyah Yogyakarta, BP3MI Wilayah Yogyakarta, Majelis Pemberdayaan Masyarakat PP Muhammadiyah, dan Migrant Center UPN “Veteran” Yogyakarta.
Bachtiar mengatakan dampak masalah dokumen dapat menjangkau keluarga pekerja. Perempuan dan anak, menurut dia, dapat menghadapi kerentanan berlapis ketika dokumen keimigrasian dan kependudukan tidak memadai.
Dalam forum itu, Sonny menyoroti perkawinan yang tidak tercatat serta anak PMI yang kekurangan dokumen kependudukan. Kondisi tersebut berpotensi menyulitkan akses mereka ke pendidikan, layanan kesehatan, dan perlindungan hukum.
Bachtiar mendorong penguatan edukasi tentang prosedur penempatan, kontrak kerja, hak dan kewajiban, serta risiko di negara tujuan. Ia juga menilai literasi migrasi dan pengawasan terhadap perusahaan penempatan perlu diperkuat, disertai penanganan menyeluruh bagi PMI tidak berdokumen melalui penataan status atau pemulangan sesuai hukum.
Ia menekankan perlunya koordinasi pemerintah Indonesia dan Malaysia dengan organisasi masyarakat, perguruan tinggi, serta jaringan diaspora dalam melindungi pekerja migran.