
Kekerasan Bersenjata di Haiti Tewaskan 4.595 Orang
18 menit yang lalu
Usulan moratorium diajukan setelah lebih dari 2.000 hektare lahan pertanian di Sumedang beralih fungsi.
Terbit · 1 min read

Kementerian Pertanian mengusulkan Pemerintah Kabupaten Sumedang mempertimbangkan moratorium alih fungsi lahan pertanian. Wakil Menteri Pertanian Muhammad Saleh Mustafa menyampaikan usulan itu karena lebih dari 2.000 hektare lahan pertanian di kabupaten tersebut telah beralih fungsi.
Mustafa menyampaikan usulan itu di Sumedang, Jawa Barat, Rabu (18/11/2026). Ia mengatakan pembatasan dapat menjadi salah satu pilihan untuk menjaga keberlanjutan lahan produktif dan mendukung peningkatan produksi pangan.
Menurut Mustafa, Sumedang masih memiliki potensi pertanian yang besar. Kabupaten itu tidak masuk kategori kritis atau merah dalam capaian luas tambah tanam, yang disebutnya masih menunjukkan kondisi positif.
Data Pemerintah Kabupaten Sumedang yang disampaikan pada Juli 2026 mencatat luas baku sawah di wilayah tersebut sekitar 27.285 hektare. Lahan itu tersebar di 26 kecamatan.
Kecamatan Ujungjaya termasuk wilayah dengan lahan baku sawah terluas, sekitar 2.587 hektare. Di kecamatan tersebut, Gapoktan Jayamandala mengelola 218 hektare lahan yang digarap 434 petani dari sembilan kelompok tani.
Mustafa menyebut pemerintah sudah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2026 mengenai pengendalian perubahan fungsi lahan sawah. Ketentuan tersebut mencakup peta lahan sawah yang dilindungi, pemberdayaan petani, dan pendanaan untuk mengendalikan perubahan fungsi lahan.
Ia menyerahkan keputusan kebijakan kepada Bupati Sumedang dan menyatakan perlunya upaya untuk menyelamatkan lahan pertanian. Usulan moratorium tersebut disampaikan sebagai salah satu bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah.