
Medvedev Kalahkan Cobolli di ATP Finals 2026
14 menit yang lalu
Penilaian keterbukaan informasi direncanakan melibatkan unsur pentahelix dan pihak ketiga pada 2027.
Terbit · 1 min read

Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta menyiapkan pengembangan penilaian keterbukaan informasi publik dengan pendekatan pentahelix dan perubahan mekanisme uji akses. Pelibatan pihak ketiga direncanakan mulai 2027.
Ketua Bidang Kelembagaan KI DKI Jakarta Aang Muhdi Gozali menyampaikan rencana tersebut dalam keterangan resmi, Selasa (17/11/2026). Ia meminta badan publik, khususnya kelurahan, memperkuat sarana informasi dan mutu layanan agar warga lebih mudah memperoleh informasi.
Aang mengatakan uji akses dengan pihak ketiga, kesiapan fasilitas layanan, serta penyampaian informasi secara berkala dan waktu nyata menjadi hal yang perlu diperhatikan badan publik.
KI DKI juga akan menilai pengelolaan situs web dan media sosial badan publik. Penilaian itu mencakup konsistensi penyampaian informasi secara berkala dan waktu nyata.
Aang berharap informasi tentang kegiatan badan publik, termasuk jadwal dan dokumentasinya, dapat disampaikan dengan cepat agar bisa diketahui dan diakses masyarakat. Ia juga menyoroti perlunya meja layanan informasi yang mudah dijangkau.
Ia mengapresiasi kelurahan di Jakarta Timur, Jakarta Barat, dan Jakarta Utara yang telah menyediakan fasilitas layanan informasi. Namun, Aang menyebut masih ada sejumlah hal yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan mutu pelayanan.
Agus Wijayanto Nugroho, Ketua Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi KI DKI Jakarta, mengingatkan badan publik agar menanggapi permohonan informasi warga. Agus menyebut KI DKI menemukan permohonan yang diperkirakan diajukan tanpa niat baik dan berisiko menggunakan prosedur keterbukaan informasi demi kepentingan pemohon.
Agus juga mendorong badan publik mengembangkan situs web dan media sosial sebagai sarana komunikasi dua arah. Akun media sosial terverifikasi dan tautan terpadu, seperti Linktree, dinilai dapat memudahkan akses warga terhadap informasi serta layanan publik.