
AAI Bersatu dan UPH Gelar PKPA 2026
11 menit yang lalu
Penilaian pada 2027 akan menguji layanan badan publik dan menilai kualitas informasi melalui aplikasi.
Terbit · 1 min read

Komisi Informasi (KI) DKI Jakarta menyiapkan pengujian akses layanan dan penilaian keterbukaan informasi badan publik dengan dukungan kecerdasan buatan pada 2027. Rencana itu mencakup pelibatan pihak luar, termasuk akademisi dan mahasiswa.
Ketua Bidang Kelembagaan KI DKI Jakarta, Aang Muhdi Gozali, menyampaikan rencana tersebut dalam keterangan resmi pada Minggu (22/11/2026). Ia mengatakan penilaian akan mencakup mutu informasi yang disediakan secara daring maupun luring.
Menurut Aang, kelengkapan dokumen, fasilitas, dan inovasi yang disampaikan badan publik belum cukup untuk menunjukkan mutu keterbukaan informasi. Pengujian akses akan menilai kesiapan lembaga dalam melayani permohonan informasi.
Aspek yang diperiksa meliputi kemampuan petugas, ketersediaan panduan layanan dan alat peraga, serta kecepatan dan ketepatan respons terhadap permohonan masyarakat. Hasil pengujian juga dapat menjadi bahan pertimbangan KI ketika menangani sengketa informasi.
KI DKI Jakarta juga merencanakan penilaian berbasis aplikasi terhadap mutu informasi, dengan melihat aktualitas, akurasi, dan kebaruannya. Situs resmi dan media sosial badan publik akan diperiksa untuk menilai ketersediaan informasi berkala, informasi yang dapat diakses setiap saat, serta informasi yang perlu disampaikan segera.
Aang mengatakan penilaian itu juga akan meninjau terobosan pada situs badan publik dan memakai kecerdasan buatan untuk mengulas informasi yang disajikan. KI turut memperhatikan kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi dan layanan.
Ketua Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi KI DKI Jakarta, Agus Wijayanto Nugroho, menyoroti perlunya integrasi kanal digital dan pemanfaatan media sosial untuk menyebarkan kinerja badan publik. Tim penilai KI DKI Jakarta dan PPID Provinsi juga menekankan bahwa akses yang mudah serta layanan yang cepat dan tepat menjadi bagian dari keterbukaan informasi, selain kelengkapan dokumen dan platform digital.