
Elon Musk Bawa Putranya ke APEC
13 menit yang lalu
Pakar transportasi Universitas Hanyang menyarankan kenaikan tarif parkir disertai perbaikan angkutan umum.
Terbit · 2 min read

Pakar transportasi Universitas Hanyang, Ko Joon Ho, menyarankan pemerintah Jakarta menaikkan tarif dan membatasi lahan parkir di pusat kota. Langkah itu dinilainya dapat menekan penggunaan mobil pribadi dan mendorong peralihan ke transportasi umum.
Ko menyampaikan usulan tersebut dalam pertemuan dengan delegasi MRT Media Fellowship di Universitas Hanyang, Korea Selatan, Kamis (19/11/2026). Ia menyebut pengaturan tarif parkir sebagai bagian dari manajemen kebutuhan transportasi untuk mengendalikan penggunaan kendaraan pribadi.
Ko mencontohkan Seoul, tempat tarif parkir yang tinggi dan pembatasan tempat parkir di pusat kota membuat banyak warga memilih tidak membawa mobil ke kawasan itu. Di wilayah lain, pemerintah justru menetapkan jumlah minimum tempat parkir sesuai karakter dan kebutuhan daerah masing-masing.
Menurut Ko, biaya parkir dapat memengaruhi keputusan pengendara karena menjadi pengeluaran yang langsung mereka rasakan. Ia juga menyarankan penegakan aturan terhadap parkir liar agar kebijakan tarif berjalan optimal.
Ko mengingatkan bahwa pembatasan kendaraan dapat menghadapi penolakan pada awal penerapan. Karena itu, ia menilai pemerintah perlu menjelaskan alasan kebijakan kepada masyarakat dan menyediakan transportasi umum yang memadai sebagai alternatif.
Dalam kunjungannya ke Jakarta, Ko mengamati masih banyak orang menggunakan sepeda motor dan layanan transportasi daring. Ia menilai fasilitas pejalan kaki belum memadai, sedangkan cuaca dan kualitas udara juga dapat memengaruhi minat berjalan kaki.
Ia mengatakan edukasi dan kampanye dapat mendorong penggunaan angkutan umum, tetapi penyediaan layanan harus menjadi langkah awal. Menurut dia, peningkatan permintaan dapat mengikuti tersedianya layanan tersebut.
Ko juga memaparkan kebijakan kawasan transportasi hijau di pusat Seoul yang membatasi kendaraan beremisi tinggi, khususnya kategori emisi tingkat 5. Kamera pengenal pelat nomor digunakan untuk mengidentifikasi kendaraan yang masuk, dengan denda sekitar US$100 atau setara Rp1,8 juta setiap kali memasuki kawasan.
Seoul menjalankan reformasi transportasi umum pada 2004 melalui perubahan sistem pembayaran, jalur khusus bus di median jalan, dan pembenahan operasional bus. Ko menyebut kota itu juga menata ruang jalan untuk memperluas fasilitas pejalan kaki, termasuk di kawasan Gwanghwamun yang sebelumnya memiliki 10 lajur kendaraan.