
Genteng Sokka Kebumen Diminati Pasar Belanda
18 menit yang lalu
KPI Pusat menilai pengawasan penyiaran di Jawa Barat perlu diperkuat seiring perkembangan platform digital.
Terbit · 1 min read

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat mencatat 423 lembaga penyiaran beroperasi di Jawa Barat dan menjadi objek pengawasan KPI daerah. Ketua KPI Pusat Muhammad Hasrul Hasan menyebut jumlah itu menjadi tantangan bagi pengawasan setempat.
Hasrul menyampaikan keterangan tersebut di Cimahi, Senin (16/11/2026). Ia mengatakan jumlah komisioner KPI daerah di Indonesia sama, meski lembaga yang diawasi di Jawa Barat lebih banyak dibandingkan daerah lain.
"Jumlahnya sama seluruh Indonesia, jumlah komisionernya sama, tapi jumlah yang mereka awasi jauh lebih banyak dengan daerah-daerah lain. Ada 423 lembaga penyiaran yang diawasi oleh teman-teman KPI di Jawa Barat," katanya.
Menurut Hasrul, pengawasan semakin rumit karena masyarakat kini memperoleh informasi bukan hanya melalui televisi dan radio, tetapi juga dari beragam platform digital.
KPI bertugas memastikan tayangan televisi dan siaran radio memenuhi standar kelayakan, termasuk menjaga agar konten aman bagi anak dan ramah keluarga. Namun, layanan media digital dari luar negeri memunculkan tantangan baru karena aturan yang mengaturnya dinilai belum memadai.
Hasrul mendorong penguatan regulasi untuk melindungi masyarakat saat mengakses informasi sekaligus mewujudkan perlakuan yang adil bagi pelaku industri penyiaran. Ia menyebut, “Ini adalah tantangan kita bersama yang selalu kita dorong agar adanya keadilan dalam menerima informasi, adanya keadilan dalam teknologi di era disrupsi,” ujarnya.
Selain mengawasi dan menjatuhkan sanksi atas pelanggaran, KPI juga memberi apresiasi kepada lembaga penyiaran yang menyajikan program berkualitas dan ramah keluarga. Hasrul mengapresiasi agenda penghargaan bagi lembaga penyiaran se-Jawa Barat serta dukungan Pemerintah Kota Cimahi dan masyarakat setempat terhadap penyelenggaraannya.