
Kredit Perumahan Tersalurkan Rp29,6 Triliun
16 menit yang lalu
Ahmad Luthfi menyebut penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada RM Margono sebagai inspirasi bagi Jawa Tengah.
Terbit · 1 min read

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengajak generasi muda meneladani nilai pengabdian RM Margono Djojohadikusumo, tokoh asal Banyumas yang dianugerahi gelar Pahlawan Nasional pada Hari Pahlawan 2026. Menurut laporan ANTARA, Luthfi menyampaikan ajakan itu.
Upacara berlangsung di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa (10/11/2026). Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada 19 tokoh, termasuk Margono, yang juga merupakan kakek Presiden.
Luthfi mengatakan, “Kami merasa bangga sebagai warga Jawa Tengah karena beliau sudah ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional. Ini merupakan suatu inspirasi bagi Provinsi Jawa Tengah,” menurut laporan yang sama.
Luthfi mengajak generasi muda mempelajari semangat perjuangan para pahlawan, termasuk nilai pengabdian yang dicontohkan Margono. Ia menyebut kaum muda memiliki tanggung jawab meneruskan perjuangan bersama seluruh elemen bangsa melalui pembangunan daerah dan negara serta gotong royong.
Menurut laporan yang sama, Luthfi juga mendorong generasi muda untuk kreatif, inovatif, dan inspiratif serta mengembangkan wilayah. Ia menyatakan ekonomi kreatif dapat membuka lapangan kerja bagi diri sendiri dan orang lain.
Margono lahir di Banyumas, Jawa Tengah, dan tercatat sebagai anggota ke-62 Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Ia juga berperan dalam dunia perbankan nasional dan menggagas pendirian Bank Negara Indonesia.
Pengusulan Margono berawal dari aspirasi masyarakat Banyumas, antara lain melalui Paguyuban Serulingmas dan Sygma Research and Consulting. Rekam jejaknya dibahas dalam sejumlah forum dan seminar di Purwokerto serta Semarang pada Maret 2025.
Proses pengusulan dilakukan melalui pengkajian berjenjang dari Kabupaten Banyumas hingga Provinsi Jawa Tengah sebelum diteruskan kepada pemerintah pusat. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga mengusulkan sekitar lima tokoh lain pada 2026, sementara penilaian dan penetapan gelar menjadi kewenangan pemerintah pusat.