
Dwi Sasono Sebut Aksi Bad Guys 2 Lebih Intens
20 menit yang lalu
Pemprov NTB meminta penetapan kawasan strategis nasional memperjelas kewenangan dan menghindari tumpang tindih konservasi.
Terbit · 1 min read

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menyoroti perlunya mengkaji penetapan Kawasan Strategis Nasional Teluk Saleh agar perlindungan lingkungan tidak tumpang tindih dengan kawasan konservasi yang sudah ada. Menurut laporan ANTARA, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan NTB Muslim menyampaikan hal itu di Mataram, Selasa (10/11/2026).
Muslim mengatakan Teluk Saleh telah memiliki sejumlah instrumen perlindungan lingkungan perairan. Ia menyebut kawasan itu berstatus Cagar Biosfer Dunia yang ditetapkan UNESCO dan mencakup empat kawasan konservasi perairan yang dikelola Pemprov NTB.
“Teluk Saleh telah memiliki sejumlah instrumen, termasuk status Cagar Biosfer Dunia yang ditetapkan UNESCO serta di dalamnya juga terdapat empat kawasan konservasi perairan yang telah dikelola Pemerintah Provinsi NTB,” ujar Muslim.
Menurut laporan yang sama, satu kawasan konservasi pencadangan sedang dalam proses penetapan untuk mendukung perlindungan biota hiu paus. Muslim menilai kondisi itu perlu dipertimbangkan agar KSN tidak bertumpang tindih dengan kebijakan dan fungsi konservasi yang telah berjalan.
Muslim juga meminta kejelasan pembagian kewenangan serta mekanisme pengelolaan jika Teluk Saleh ditetapkan sebagai kawasan strategis nasional. Kejelasan itu, menurutnya, diperlukan untuk mengatur peran pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan serta pengembangan kawasan.
Ia mengingatkan penetapan KSN tidak seharusnya memperpanjang proses birokrasi atau menghambat program pembangunan dan pemanfaatan potensi kawasan. Pemprov NTB berharap penetapan tersebut dapat memperkuat sinergi pengelolaan serta memberi manfaat bagi lingkungan dan masyarakat setempat.
Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan Kartika Listriana menyatakan kewenangan pemerintah pusat dalam rencana penetapan KSN berfokus pada penataan ruang. Adapun manajemen dan pengelolaan kawasan tetap menjadi kewenangan pemerintah daerah sesuai tugas dan fungsinya.
Pembagian peran itu akan dicantumkan dalam draf Rancangan Peraturan Presiden tentang KSN Teluk Saleh. ANTARA menyebut perairan seluas 1.459 kilometer persegi dengan panjang 282 kilometer tersebut merupakan habitat hiu paus dan daya tarik wisata; riset Yayasan Konservasi Indonesia pada 2017–2022 mencatat 108 individu hiu paus di kawasan itu.