
Istri Pemimpin APEC Kunjungi Pameran Budaya di Shenzhen
17 menit yang lalu
Pemerintah memaparkan capaian rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Terbit · 2 min read

Pemerintah menegaskan komitmen membuka informasi mengenai kemajuan pemulihan pascabencana di Sumatera, mencakup tahapan proses, capaian, dan kendala rehabilitasi serta rekonstruksi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Upaya itu menyusul banjir bandang dan bencana hidrometeorologi lain yang melanda ketiga provinsi pada akhir November 2025.
Dirjen Komunikasi Publik dan Media Kemenkomdigi Fifi Aleyda Yahya menyampaikan hal itu dalam konferensi pers bertajuk "Satu Tahun untuk Sumatera: Dari Penanganan Cepat Menuju Pemulihan Berkelanjutan".
"Satu tahun tentu bukan waktu yang singkat. Banyak kemajuan telah dicapai, tetapi masih ada pekerjaan besar yang harus diselesaikan," kata Fifi.
Ia menilai masyarakat perlu memperoleh gambaran utuh tentang pekerjaan yang sudah tuntas maupun yang masih berjalan. Rehabilitasi dan rekonstruksi di tiga provinsi terdampak ditargetkan rampung pada Desember 2028.
Pemerintah mengalokasikan Rp100,16 triliun untuk periode 2026–2028, dengan Rp58,97 triliun di antaranya untuk Aceh. Kepala Posko Wilayah Aceh Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (PRRP) Sumatera Safrizal ZA menyatakan tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi dimulai pada 29 Juli 2026 dengan melibatkan 23 kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
Di Aceh, hunian sementara bagi warga terdampak telah mencapai 18.916 unit dari target 19.949 unit. Dengan capaian itu, sekitar 1,4 juta warga yang sebelumnya mengungsi dapat memperoleh tempat tinggal.
Pemerintah menargetkan pembangunan 49.184 unit hunian tetap. Sebanyak 1.758 unit sudah selesai dibangun dan 1.221 unit masih dalam pengerjaan.
Pemulihan layanan umum juga berjalan. Seluruh rumah sakit, puskesmas, dan puskesmas pembantu sudah kembali beroperasi, sementara 3.048 dari 3.120 sekolah terdampak serta 115 dari 127 pasar rakyat telah berfungsi lagi.
Hingga 18 November 2026, 1.545 dari 1.638 ruas jalan daerah dan 386 dari 655 jembatan daerah di Aceh sudah kembali berfungsi, begitu pula seluruh 46 ruas jalan nasional dan 23 jembatan nasional. Pemerintah juga menyalurkan Dana Tunggu Hunian secara penuh ke 18.422 rekening penerima.
Sekretaris Daerah Aceh Taufik menyatakan pemerintah daerah bersinergi dengan pemerintah pusat, antara lain melalui normalisasi sungai dan muara untuk memperlancar aliran air serta mencegah banjir saat cuaca ekstrem.