
Albanese Ajak APEC Manfaatkan Peluang AI
17 menit yang lalu
Penerimaan pajak kendaraan Nabire mendekati target, sementara pemda mendorong registrasi kendaraan berpelat luar.
Terbit · 1 min read

Kabupaten Nabire membukukan Rp14,5 miliar dari pungutan tambahan atas pajak kendaraan dan bea balik nama hingga 17 November 2026. Kepala Badan Pendapatan Daerah Nabire Yusuf F. Pirade menyebut capaian itu mendekati target tahunan Rp16 miliar.
Yusuf menyampaikan angka tersebut di Nabire pada Rabu (18/11/2026). Penerimaan PKB tercatat Rp9 miliar dari target Rp10 miliar, sedangkan BBNKB mencapai Rp5,5 miliar dari sasaran Rp6 miliar.
Dengan sisa waktu hingga akhir tahun, pemerintah daerah perlu memperoleh tambahan Rp1 miliar dari opsen PKB dan Rp500 juta dari opsen BBNKB untuk mencapai target masing-masing.
Yusuf menjelaskan, opsen adalah bagian penerimaan PKB dan BBNKB yang menjadi hak pemerintah kabupaten. Skema ini dijalankan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.
Menurut Yusuf, penerapan opsen tidak menambah pajak yang dibayar masyarakat. Perubahan tersebut mengganti mekanisme penyaluran melalui dana bagi hasil provinsi, sehingga penerimaan langsung masuk ke kas kabupaten; skema ini mulai berlaku pada 2025.
Ia menyoroti kendaraan yang beroperasi di Nabire tetapi masih memakai pelat nomor dari luar Papua Tengah. Akibatnya, pajak kendaraan itu masuk ke daerah lain meski kendaraannya menggunakan jalan di Nabire.
Pada 18 November 2026, pemerintah daerah menyosialisasikan perpindahan registrasi kendaraan berpelat luar ke wilayah Papua Tengah, terutama Nabire. Yusuf berharap penerimaan pajaknya turut mendukung pembangunan daerah dan meningkatkan ketepatan penerimaan.
La Halim, yang menjabat Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Nabire, mengatakan opsen dapat membantu meningkatkan pendapatan asli daerah saat transfer dari pemerintah pusat terbatas. Ia menyebut sosialisasi tersebut mendukung pendanaan pembangunan infrastruktur maupun noninfrastruktur.
La Halim menambahkan, pemerintah daerah perlu berkoordinasi dengan kepolisian, khususnya satuan lalu lintas, untuk menertibkan kendaraan berpelat luar sesuai ketentuan.