
Prilly dan Hesti Soroti Karhutla di Papua
15 menit yang lalu
Pembersihan lahan dan penyelesaian pagar menjadi bagian dari penataan Hutan Kota Penjaringan.
Terbit · 2 min read

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memerintahkan pembersihan sekitar 5.000 meter persegi lahan Hutan Kota Penjaringan yang digunakan sebagai lokasi pembuangan sampah ilegal. Menurut laporan ANTARA, penanganan kawasan itu mencakup pembersihan, penanaman pohon, penyelesaian pagar, dan pembenahan fasilitas ruang terbuka hijau.
Pramono menyampaikan keputusan tersebut setelah meninjau Hutan Kota Penjaringan di Jakarta Utara pada Kamis (12/11/2026). Dalam laporan itu, ia menyebut sekitar 5.000 meter persegi lahan digunakan untuk pembuangan sampah ilegal.
Setelah meninjau kondisi lapangan bersama jajaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pramono meminta Dinas Lingkungan Hidup segera menangani tumpukan sampah. Lahan yang dibersihkan akan ditanami kembali agar dapat dimanfaatkan sebagai ruang terbuka hijau.
Pramono mengatakan pembersihan akan segera dimulai. Ia juga meminta pembangunan pagar kawasan diselesaikan untuk mencegah pembuangan sampah ilegal kembali terjadi.
Menurut laporan yang sama, progres pembangunan pagar mencapai 70 persen. Pekerjaan itu sebelumnya terkendala okupasi lahan dan persoalan pencatatan aset di Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta.
Taman Hutan Kota Penjaringan dibangun pada 2010 hingga 2011 di atas lahan seluas 4,4 hektare dan memanfaatkan sebagian lahan PT Jakpro seluas 9.578 meter persegi. Penataan pagar dialokasikan dalam APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp3,5 miliar.
Untuk mempercepat penyelesaian pagar, Pemprov DKI Jakarta berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum, Badan Pertanahan Nasional, PT Jakarta Propertindo, PT Jasa Marga, serta perangkat wilayah dan instansi terkait. Koordinasi itu menghasilkan kesepakatan mengenai lokasi pemagaran di sisi jalan tol.
Pramono juga meminta pengawasan akses menuju kawasan diperketat karena, berdasarkan laporan Camat Penjaringan dan petugas kebersihan, pembuangan sampah ilegal kerap dilakukan pada malam hari. Ia menyatakan Pemprov DKI akan mengumumkan pihak yang melakukan pembuangan tersebut agar pengguna jasa pengangkutan, termasuk hotel, restoran, dan kafe, mengetahui praktik itu.
Selain penertiban sampah, Pemprov DKI berencana membenahi fasilitas taman, termasuk jalur akses, sarana olahraga, dan area bermain anak. Pramono menyebut langkah-langkah itu sebagai bagian dari penataan kawasan agar fungsi ekologis dan sosialnya dapat dimanfaatkan masyarakat.