
Tujuh Pendiri Anthropic di Balik IPO Perusahaan
10 menit yang lalu
Pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif terus berjalan, sementara kolam retensi SM-02 telah mencapai sekitar 70 persen.
Terbit · 2 min read

Pembangunan kawasan lembaga legislatif di Ibu Kota Nusantara (IKN) mencapai progres fisik rata-rata 25,40 persen, sedangkan kawasan yudikatif mencapai 32,83 persen. Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono meninjau sejumlah proyek di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Nusantara bersama jajarannya.
Peninjauan berlangsung pada Kamis (12/11/2026), dimulai dari lokasi Gedung Sidang Paripurna di kawasan legislatif dan berlanjut ke proyek Gedung Mahkamah Agung di kawasan yudikatif. Rombongan juga melihat lokasi investasi PT Star Bright International Investment dan pembangunan kolam retensi.
Di kawasan legislatif, progres pembangunan Gedung DPD RI tercatat 22,75 persen dan Gedung MPR RI 24,33 persen. Pekerjaan DPR I mencapai 21,91 persen, DPR II 21,66 persen, sedangkan Gedung Sidang Paripurna 20,25 persen.
Pembangunan jalan di kawasan legislatif telah mencapai 41,49 persen. Di kawasan yudikatif, Gedung Mahkamah Agung dan Plaza Keadilan berada pada progres 26,52 persen, sementara Gedung Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial mencapai 25,27 persen.
Progres jalan di kawasan yudikatif tercatat 46,69 persen. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita IKN Aswin Grandiarto Sukahar mengatakan pekerjaan gedung perkantoran masih berjalan sesuai target, tetapi pelaksana proyek perlu menjaga intensitas kerja dan mempercepat penyelesaian untuk memenuhi sasaran akhir tahun.
Basuki juga meninjau pembangunan kawasan terpadu milik PT Star Bright International Investment di KIPP 1B. Investor asal Tiongkok itu memulai konstruksi pada Juli 2026 dengan nilai investasi Rp1,25 triliun.
Aswin menyebut Basuki memberikan masukan mengenai pelaksanaan konstruksi, desain bangunan, dan rencana pengembangan investasi. Ia mengatakan kualitas konstruksi dan desain perlu dijaga agar sesuai dengan kebutuhan serta harapan pasar.
Rombongan turut meninjau kolam retensi SM-02 yang berkapasitas 243.000 meter kubik dan progres pekerjaannya sekitar 70 persen. Realisasi keseluruhan paket kolam retensi tercatat 33,91 persen per 10 November 2026, dengan target sekitar 56,62 persen pada akhir tahun.
Kolam retensi itu menjadi bagian dari konsep kota spons untuk mengelola limpasan air dan mendukung konservasi sumber daya air, sekaligus melengkapi jaringan perpipaan air minum dan fasilitas dasar. Otorita IKN menyatakan pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif merupakan bagian Tahap II periode 2025–2029, sesuai Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025. Kawasan tersebut dirancang melengkapi ekosistem pemerintahan eksekutif, legislatif, dan yudikatif.