
Doli: Niat Gibran Mundur Tak Hentikan Komunikasi HMP
11 menit yang lalu
Pemprov Sumsel meminta Biro Hukum mengkaji tindak lanjut fatwa MUI tentang vape sebelum menentukan kebijakan daerah.
Terbit · 1 min read

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengkaji kemungkinan menerbitkan regulasi daerah untuk menindaklanjuti Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 131 Tahun 2026 tentang penggunaan, produksi, dan perdagangan vape. Menurut laporan ANTARA, Gubernur Sumsel Herman Deru menyatakan pemerintah provinsi mendukung fatwa tersebut.
Herman menyampaikan hal itu di Palembang, Selasa (10/11/2026). Ia mengatakan pemerintah daerah akan mempelajari mekanisme penerapan fatwa sebelum menentukan kebijakan.
“Kita melihat dan merujuk dari fatwa MUI. Tentu kita akan melanjutkan dengan regulasi di tingkat daerah,” katanya.
Herman menyebut regulasi yang dipertimbangkan dapat berbentuk peraturan kepala daerah, seperti peraturan gubernur maupun peraturan bupati dan wali kota. Sebelum menentukan bentuk kebijakan yang akan diterapkan, pihaknya meminta Biro Hukum Pemprov Sumsel mengkaji aspek hukum dan mekanisme tindak lanjut fatwa.
Herman meminta laporan dari Biro Hukum terlebih dahulu dan menanyakan apakah fatwa itu telah dikirim secara fisik kepada pemerintah kabupaten dan kota.
“Saya minta laporan dari Biro Hukum dulu. Apakah fatwanya sudah secara fisik dikirim ke pemerintah kabupaten dan kota, sehingga nantinya bisa kita teruskan,” ujar Herman.
Menurut laporan yang sama, Herman menilai fatwa MUI menjadi salah satu pertimbangan pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan. Ia menyebut MUI sebagai lembaga yang diakui negara dan diikuti umat Islam.
MUI mengeluarkan Fatwa Nomor 131 Tahun 2026 pada 6 November 2026. Fatwa itu menyatakan penggunaan, produksi, dan perdagangan rokok elektrik atau vape haram.