Sumut Targetkan Perda Larangan Vape November

Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution menargetkan peraturan daerah (perda) yang melarang penggunaan rokok elektrik atau vape disahkan sebelum akhir November 2026. Menurut laporan ANTARA, target itu disampaikan Bobby di Medan, Sumatera Utara.

Rancangan perda tersebut merupakan revisi Perda Provinsi Sumut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan DPRD Sumut sedang membahas revisi itu.

Jika disahkan, aturan tersebut akan berlaku bagi masyarakat di seluruh Sumatera Utara. Larangan yang direncanakan mencakup penggunaan, penjualan, dan peredaran vape beserta produk terkait.

Bobby mengatakan larangan penggunaan vape sebelumnya telah diberlakukan bagi aparatur sipil negara, pegawai non-ASN, dan pegawai badan usaha milik daerah. Kebijakan itu tercantum dalam Instruksi Gubernur Sumut Nomor 188.54/3/INST/2026 yang ditujukan kepada seluruh bupati dan wali kota pada 3 Juni 2026.

Menurut laporan yang sama, perluasan larangan kepada masyarakat diusulkan untuk menyesuaikan aturan dengan perkembangan narkotika di Sumatera Utara. Anggota DPRD Sumut Aripay Tambunan mengatakan usulan gubernur disampaikan sekitar sebulan sebelumnya dan menjadi prioritas pembahasan.

Pemprov Sumut juga menyiapkan bantuan bagi pedagang vape yang terdampak, berupa fasilitasi kredit usaha rakyat melalui Bank Sumut agar mereka dapat menjalankan usaha lain. Bobby mengatakan skema itu sedang dipersiapkan.

Besaran bunga kredit yang akan ditanggung pemerintah provinsi, seluruhnya atau sebagian, masih dihitung. Aripay berharap rancangan perda tersebut dapat disahkan sebelum 30 November 2026.