
WMO Catat Suhu Bumi 1,47 Derajat di Atas Praindustri
10 menit yang lalu
Grand Job Fair membuka peluang bagi pencari kerja di tengah puluhan ribu penganggur terbuka di Surabaya.
Terbit · 3 min read

Pemerintah Kota Surabaya menjadwalkan Grand Job Fair dengan 3.013 lowongan dari 49 perusahaan. Menurut laporan ANTARA, lowongan itu mencakup posisi dalam negeri, peluang kerja luar negeri, dan kesempatan bagi penyandang disabilitas.
Bursa kerja itu akan berlangsung pada 17–19 November 2026 di Gedung Convention Hall, Jalan Arief Rachman Hakim Nomor 131, Surabaya. Dari total lowongan, 1.500 tersedia di dalam negeri, 912 merupakan peluang kerja luar negeri, dan 601 merupakan kesempatan bagi penyandang disabilitas.
Grand Job Fair menjadi kesempatan bagi pencari kerja di tengah jumlah penganggur terbuka Surabaya yang masih puluhan ribu. Data BPS dan Bappeda yang diolah dalam dokumen perencanaan pemerintah daerah mencatat 79.423 penganggur terbuka pada 2025, dengan tingkat pengangguran terbuka 4,84 persen, dibandingkan 79.767 orang atau 4,91 persen pada 2024. Jumlah pada 2025 itu merupakan yang terendah dalam rentang 2001–2025.
Dalam skala nasional, BPS mencatat tingkat pengangguran terbuka Indonesia pada Agustus 2026 sebesar 4,75 persen atau sekitar 7,38 juta orang. Pada periode yang sama, terdapat 12,844 juta pekerja setengah menganggur, yakni mereka yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu dan masih mencari atau bersedia menerima pekerjaan tambahan.
Grand Job Fair menyediakan 41 subkategori jabatan dalam sembilan kelompok Klasifikasi Baku Jabatan Indonesia, mencakup bidang seperti operator mesin, perakitan, penjualan, dan administrasi. Mini Job Fair Surabaya Siap Kerjo pada September 2026 melibatkan 14 perusahaan dan menarik sekitar 1.600 pelamar melalui aplikasi ASSiK; kegiatan itu menginformasikan 450 lowongan dalam negeri dan sekitar 1.700 peluang kerja luar negeri. Pemkot Surabaya juga mencatat sekitar 14.000 data pencari kerja melalui ASSiK sepanjang 2025–2026, dengan 1.000 warga dari kelompok desil 1 sampai 5 dilaporkan telah ditempatkan bekerja.
Banyaknya pelamar atau lowongan belum membuktikan terjadinya penempatan kerja. Hasil bursa kerja perlu dinilai dari perekrutan nyata, dan pemerintah disarankan mengumumkan jumlah pelamar, peserta yang lolos seleksi, pekerja yang diterima, serta keberlanjutan pekerjaan setelah tiga atau enam bulan.
Kesenjangan antara kompetensi pencari kerja dan kualifikasi perusahaan menjadi salah satu tantangan. Penyuluhan dan bimbingan jabatan yang dilakukan Disperinaker Surabaya mencakup pelatihan penyusunan daftar riwayat hidup, penguatan citra profesional, dan simulasi wawancara; peningkatan kompetensi juga perlu berkelanjutan dan mengikuti kebutuhan industri.
Akses kerja berkaitan pula dengan kondisi sosial ekonomi. Warga dari keluarga miskin dan pramiskin dapat menghadapi hambatan pendidikan, biaya transportasi, akses informasi, serta tanggung jawab keluarga. ANTARA menyebut Aryanti, warga Kedung Anyar, menerima bantuan modal Rp1,5 juta untuk mengembangkan usaha kosmetik keliling karena harus mengurus anak di rumah; keluarganya juga menerima rombong untuk usaha warung yang dikelola adiknya.
Sebanyak 601 kesempatan bagi penyandang disabilitas termasuk dalam Grand Job Fair. Pasal 53 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 mewajibkan pemerintah, pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD mempekerjakan paling sedikit 2 persen penyandang disabilitas dari jumlah pekerjanya, sedangkan perusahaan swasta wajib memenuhi paling sedikit 1 persen. Lowongan tersebut perlu disertai proses seleksi yang aksesibel, lingkungan kerja ramah disabilitas, penyesuaian sarana kerja, dan kesempatan pengembangan karier yang setara.
Sebanyak 912 peluang kerja luar negeri juga tercakup dalam bursa kerja tersebut. Calon pekerja migran perlu memahami prosedur penempatan dan perlindungan, memeriksa lowongan melalui Sistem Komputerisasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (SISKOP2MI), memastikan legalitas perusahaan penempatan, serta memahami perjanjian kerja, visa, jaminan sosial, dan kondisi negara tujuan. Pemerintah daerah perlu mendampingi calon pekerja agar terhindar dari tawaran ilegal.