
ALMAL Mulai Bangun Hotel di Nusa Dua
15 menit yang lalu
Pemulihan mencakup tiga provinsi, sementara pemerintah daerah diminta mengoptimalkan anggaran yang telah disalurkan.
Terbit · 1 min read

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menekankan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi serta optimalisasi anggaran daerah untuk memulihkan wilayah terdampak bencana di Sumatra. Menurut laporan CNN Indonesia, ia menyampaikan hal itu setelah rapat terbatas mengenai antisipasi bencana alam.
Rapat yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto itu berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (9/11/2026). Dalam keterangan tertulis Kementerian Dalam Negeri, rapat membahas perkembangan penanganan dan pemulihan pascabencana Sumatra selama satu tahun terakhir.
Tito mengatakan rapat juga membahas antisipasi potensi bencana hidrometeorologi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, serta keberlanjutan program pemulihan pada 2027 beserta kebutuhan anggarannya. Ia menyampaikan laporan tersebut dalam kapasitasnya sebagai Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera.
Menurut laporan yang sama, Tito melaporkan pemulihan di tiga provinsi yang mencakup 53 kabupaten dan kota terdampak. Penanganan meliputi infrastruktur konektivitas, pendidikan, kesehatan, fasilitas ekonomi, tempat ibadah, pasar, UMKM, serta sektor perikanan dan pertanian.
Pemulihan juga mencakup normalisasi sungai, pembersihan lumpur dan kayu, serta pembangunan hunian sementara dan hunian tetap. Tito menyebut luasnya wilayah terdampak dan hujan yang berlanjut, yang memicu banjir dan longsor susulan, sebagai tantangan.
Sejumlah wilayah masih membutuhkan penanganan lanjutan, terutama perbaikan sungai dan jalan agar dapat berfungsi permanen. Pemerintah menargetkan rehabilitasi dan rekonstruksi berlangsung hingga 2028.
Tito menyebut dukungan anggaran kepada daerah di tiga provinsi beserta kabupaten dan kotanya sekurang-kurangnya Rp12,34 triliun. Rinciannya meliputi bantuan Belanja Tidak Terduga Rp268 miliar, tambahan Transfer ke Daerah Rp10,64 triliun, serta tambahan alokasi Transfer ke Daerah Rp1,44 triliun yang dapat digunakan untuk penanganan bencana.
Realisasi penggunaan anggaran berbeda-beda antardaerah. Tito menyebut penyerapan tertinggi di Sumatera Barat mencapai 54 persen, sedangkan ada daerah yang baru mencapai 5 persen; ia meminta pemerintah daerah mengoptimalkan anggaran untuk kebutuhan seperti tenda, perbaikan jalan rawan longsor, dan pembersihan sungai.