
Mees Hilgers Kembali Membela Timnas Indonesia
16 menit yang lalu
Jeda antara berakhirnya fasilitas GSP dan berlakunya IEU-CEPA dapat membuat ekspor senilai 5,6 miliar dolar AS terkena tarif umum.
Terbit · 1 min read

Ekspor Indonesia ke Uni Eropa senilai sekitar 5,6 miliar dolar AS berpotensi terkena tarif bea masuk umum apabila fasilitas preferensi GSP berakhir sebelum Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Uni Eropa (IEU-CEPA) berlaku efektif. Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo menyampaikan risiko tersebut dalam konferensi pers di Jakarta.
Fasilitas GSP dijadwalkan berakhir pada Januari 2027, sedangkan IEU-CEPA diperkirakan mulai berlaku pada triwulan pertama tahun yang sama. Dradjad menyampaikan keterangan itu pada Rabu (18/11/2026).
Jika masa berlaku GSP selesai lebih dahulu, produk yang sebelumnya menikmati tarif preferensial akan dikenai tarif umum Uni Eropa atau tarif negara paling disukai (MFN). Nilai ekspor yang berisiko terdampak itu setara dengan sekitar 44 persen dari seluruh ekspor Indonesia yang memperoleh fasilitas GSP.
Produk yang berpotensi terkena perubahan tarif meliputi kelapa sawit, kopi, karet, kayu, kakao, tekstil, pakaian jadi, dan alas kaki. Kenaikan bea masuk dapat menambah biaya produk saat tiba di pasar Eropa.
Dradjad mengatakan eksportir mungkin perlu menanggung tambahan biaya, mengurangi margin, atau membebankannya kepada pembeli. Ia menilai pilihan tersebut dapat memengaruhi daya saing produk Indonesia.
Importir di Eropa juga berpotensi meninjau harga dan jumlah pembelian, serta mempertimbangkan pemasok dari negara lain. Pemerintah berencana mempercepat penyelesaian IEU-CEPA dan mendorong pelaku usaha menyiapkan diri menghadapi pemberlakuannya.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dijadwalkan memimpin delegasi Indonesia ke Brussels, Belgia, pada 19–25 November 2026. Salah satu agenda kunjungan itu adalah penandatanganan naskah IEU-CEPA pada 21 November.
Airlangga menyebut perjanjian tersebut sebagai peluang bagi dunia usaha untuk memperluas akses ke pasar Uni Eropa. Setelah perjanjian berlaku penuh, 90,4 persen pos tarif ekspor Indonesia akan langsung mendapat bea masuk nol persen; 8,37 persen lainnya turun bertahap selama tiga hingga 15 tahun atau melalui kuota tarif, sedangkan 1,2 persen tetap mengikuti tarif MFN karena tergolong produk sensitif.