
Koki Sarankan Udang, Buah Beri, dan Edamame Beku
15 menit yang lalu
Baznas mendorong pengelolaan arsip yang tertib untuk memperkuat akuntabilitas dan mengurangi risiko hukum.
Terbit · 1 min read

Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) RI mendorong penguatan pengelolaan arsip dan retensi dokumen di seluruh tingkat lembaga, dari pusat hingga daerah. Upaya itu ditujukan untuk memperkuat akuntabilitas pengelolaan zakat dan mengurangi risiko hukum.
Wakil Ketua Baznas RI Zainut Tauhid Sa’adi menyampaikan dorongan tersebut dalam keterangan di Jakarta, Selasa (17/11/2026). Ia mengatakan, keputusan dan tindakan dalam pengelolaan zakat perlu didukung dasar hukum serta rekam administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Zainut menilai arsip berfungsi sebagai bukti dan perlindungan bagi lembaga, terutama ketika dilakukan evaluasi atau audit. Menurut dia, dokumentasi yang transparan membantu Baznas menunjukkan jejak pengelolaan zakat.
Baznas telah menerbitkan sejumlah aturan internal untuk memperkuat tata kelola kearsipan. Aturan itu mencakup tata naskah dinas, klasifikasi arsip, jadwal retensi, serta pengamanan dan akses terhadap arsip dinamis.
Instrumen tersebut antara lain Peraturan Baznas Nomor 1 Tahun 2021, Keputusan Ketua Baznas Nomor 72 Tahun 2025, Peraturan Ketua Baznas Nomor 4 Tahun 2025, dan Keputusan Ketua Baznas Nomor 250 Tahun 2025.
Zainut menegaskan, aturan kearsipan itu perlu diterapkan secara konsisten di seluruh tingkatan Baznas. Ia menyebut penerapan sebagai bagian dari upaya menjaga integritas kelembagaan.
Direktur Kearsipan Pusat Arsip Nasional Republik Indonesia Rio Admiral Padiksit mengatakan setiap tahap pengelolaan zakat perlu memiliki bukti administrasi. Dokumen dapat mencatat penerimaan dan rekonsiliasi dana, verifikasi penerima, penyaluran, pelaksanaan program, serta laporan hasil.
Rio menyatakan arsip yang autentik, utuh, dan terpercaya dapat menjadi bukti hukum sekaligus menunjukkan kepada muzaki bahwa amanah mereka dijaga. Ia menjelaskan, arsip perlu dikelola sejak dibuat hingga disusutkan sesuai ketentuan. Pemusnahan dapat dilakukan jika masa retensi arsip telah habis, Jadwal Retensi Arsip menetapkan arsip untuk dimusnahkan, tidak ada peraturan yang melarang, dan arsip tidak berkaitan dengan penyelesaian perkara.