
Prabowo Dorong Penguatan Kemitraan ASEAN-Jepang
29 menit yang lalu
Penggunaan QRIS meluas, sementara BI mengingatkan pentingnya perlindungan konsumen dari risiko digital.
Terbit · 1 min read

Bank Indonesia mencatat jumlah pengguna Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) telah melampaui 70 juta orang, sementara pelaku usaha yang menerimanya sekitar 49 juta.
Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta menyampaikan angka tersebut saat menghadiri Gerakan Bersama Pelindungan Konsumen (GEBER PK) 2027 di Jakarta pada Senin (16/11/2026). Data pengguna itu merujuk hingga kuartal ketiga 2026.
Filianingsih menilai penggunaan pembayaran digital kini meluas ke berbagai kelompok usia, termasuk masyarakat lanjut usia, dan bukan hanya generasi muda. QRIS juga digunakan dalam beragam kegiatan ekonomi, mulai dari pusat perbelanjaan hingga pedagang kaki lima dan pasar tradisional.
Ia menyebut penggunaan QRIS telah menjangkau warga Baduy Dalam. Perluasan tersebut, menurut Filianingsih, turut membuka akses pembayaran digital bagi UMKM dan masyarakat perdesaan.
Namun, ia mengingatkan bahwa bertambahnya pengguna layanan digital perlu disertai upaya perlindungan konsumen. Risiko penipuan dan kejahatan digital, katanya, perlu diantisipasi seiring meluasnya penggunaan layanan.
Filianingsih mengatakan kepercayaan masyarakat berpengaruh terhadap keberlanjutan penggunaan pembayaran digital. Ia merujuk studi terhadap 1.133 pelaku usaha kecil di Indonesia yang diterbitkan dalam Journal of Financial Services Marketing; studi itu menunjukkan persepsi risiko dapat mengurangi niat memakai pembayaran digital.
Ia juga menyatakan manfaat seperti uang kembali dan hadiah belum tentu memulihkan kepercayaan setelah konsumen mengalami hal buruk. Karena itu, BI menilai perlindungan konsumen perlu menyertai pengembangan inovasi pembayaran.
Filianingsih mengatakan perlindungan perlu diterapkan melalui pengaturan, pengawasan, dan praktik penyelenggaraan, termasuk keamanan transaksi, keterbukaan informasi, serta penanganan pengaduan. Ia mengajak masyarakat menggunakan prinsip “Kalau Ragu, Stop Dulu” saat menerima pesan atau pemberitahuan transaksi yang mencurigakan.