
Nelayan Bali Gunakan FishFace untuk Data Ikan
17 menit yang lalu
Penguatan data produksi, konsumsi, stok, dan perdagangan ditujukan untuk menjaga pasokan serta mengantisipasi El Nino.
Terbit · 1 min read

Bank Indonesia bersama pemerintah pusat dan daerah memperkuat neraca pangan di Jawa untuk menjaga ketersediaan dan distribusi pangan. Upaya itu juga ditujukan untuk mengantisipasi dampak El Nino terhadap produktivitas pertanian dan ketahanan pangan.
Penguatan tersebut menjadi fokus rapat koordinasi neraca pangan wilayah Jawa tahun 2026. Dalam keterangan di Surabaya, Jumat (20/11/2026), Deputi Kepala Perwakilan BI Jawa Timur Rifki Ismal mengatakan data produksi, konsumsi, stok, dan perdagangan antarwilayah yang lebih akurat diperlukan sebagai dasar kebijakan.
Rifki menyebut Jawa sebagai kawasan strategis dalam rantai pasok pangan nasional. Karena itu, ketepatan informasi surplus dan defisit setiap komoditas di daerah berpengaruh terhadap distribusi dan stabilitas harga.
Penguatan diarahkan pada perbaikan penghitungan produksi dan perkiraan kebutuhan konsumsi. Pencatatan perdagangan antarwilayah juga akan diperluas, terutama di simpul perdagangan utama.
Muhamad Mawardi, Asisten Deputi Sistem Distribusi Pangan di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, menekankan pendekatan Satu Data, Satu Peta, dan Satu Aksi. Pendekatan itu mencakup penyatuan acuan informasi, pemetaan produksi dan jalur logistik, serta penyepakatan langkah dan wilayah prioritas intervensi.
Fauzan Hasan, direktur di bidang sinkronisasi urusan pemerintahan daerah Kementerian Dalam Negeri, mengatakan pemerintah daerah perlu menggunakan analisis neraca pangan dalam perencanaan, termasuk penentuan target program dan anggaran. Sementara itu, Indra Wijayanto dari Badan Pangan Nasional mengatakan proyeksi tahunan yang dirinci per bulan membantu mengenali potensi surplus atau defisit di setiap daerah.
Badan Pangan Nasional juga mendorong penggunaan Indeks Perkembangan Harga secara selektif dengan mempertimbangkan kenaikan harga, posisi terhadap harga acuan, serta kondisi pasokan dan distribusi. Dalam rapat, pemerintah daerah se-Jawa mengidentifikasi kendala berupa keterbatasan data perdagangan melalui jalur darat dan perbedaan sumber serta metode penghitungan.
Pemerintah daerah turut menyoroti perlunya perbaikan perkiraan kebutuhan pangan, termasuk untuk program Makan Bergizi Gratis. Badan Pusat Statistik mendorong perluasan survei dan penggabungan data administratif lintas instansi, sedangkan Kementerian Pertanian menekankan pentingnya memperhitungkan perdagangan di dalam provinsi dalam penghitungan stok.