
Prabowo Akan Serahkan Dua Nama Cawapres ke MPR
10 menit yang lalu
Bank Indonesia menaikkan BI Rate 25 basis poin menjadi 6 persen, industri perbankan mewaspadai tekanan biaya dana dan likuiditas.
Terbit · 2 min read

Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan BI Rate sebesar 25 basis poin dari 5,75 persen menjadi 6 persen dalam Rapat Dewan Gubernur November 2026. Kenaikan itu langsung disorot pelaku industri perbankan nasional yang mewaspadai sejumlah risiko di sisi pendanaan.
Presiden Direktur PT Bank CIMB Niaga Tbk, Lani Darmawan, menilai kenaikan BI Rate akan menekan biaya pendanaan atau cost of fund dan memicu persaingan perebutan dana masyarakat. "Dengan kenaikan BI rate ke 6%, maka dipastikan cof [cost of fund] tetap akan tinggi serta perebutan likuiditas tetap tinggi," kata Lani, Rabu (18/11/2026).
Meski demikian, Lani menyebut likuiditas CIMB Niaga saat ini sehat. Hal itu tercermin dari rasio perbandingan pinjaman dengan simpanan (LDR) yang berada di kisaran 88 persen hingga 89 persen.
Direktur Keuangan dan Perencanaan Bisnis PT Bank Sahabat Sampoerna, Henky Suryaputra, juga menyatakan kondisi likuiditas perseroan masih relatif aman. Namun ia menyinggung kemungkinan laba tergerus, yang salah satunya tampak pada rasio margin bunga bersih (NIM). "Dengan kenaikan suku bunga oleh Bank Indonesia, Bank akan me-review suku bunga kredit kepada nasabah di mana akan impact kepada NIM bank juga," kata Henky.
Aviliani, yang memimpin bidang riset dan kajian ekonomi serta perbankan di Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas), menilai kenaikan suku bunga acuan sebagai kebijakan moneter yang diperhitungkan untuk mempertahankan kestabilan rupiah sekaligus mengantisipasi tekanan dari luar di tengah gejolak pasar keuangan global. "Stabilitas makroekonomi merupakan faktor penting untuk menjaga kepercayaan pasar, keberlanjutan pertumbuhan ekonomi, serta kesehatan industri perbankan nasional," kata Aviliani dalam keterangannya.
Kinerja perbankan nasional sejauh ini berpijak pada fundamental yang tergolong kokoh. Sepanjang September 2026, penyaluran kredit perbankan naik 13,26 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya, yakni menjadi Rp9.245 triliun. Adapun Dana Pihak Ketiga (DPK) bertambah 8,22 persen menjadi Rp10.492 triliun.
Mutu kredit pun terpelihara, dengan rasio kredit bermasalah (NPL) gross di 2,07 persen dan NPL net 0,82 persen. Permodalan perbankan tetap kuat dengan Capital Adequacy Ratio (CAR) sebesar 24,30 persen.
Dari sisi likuiditas, penyangga perbankan juga masih lapang. Nilai Alat Likuid terhadap Non-Core Deposit (AL/NCD) tercatat 105,7 persen dan Alat Likuid terhadap DPK (AL/DPK) 24,1 persen, sementara ambang batas yang ditetapkan masing-masing 50 persen dan 10 persen.
Menurut Aviliani, laju kredit yang melampaui pertumbuhan DPK harus direspons lewat pengelolaan likuiditas dan pendanaan yang hati-hati agar fungsi intermediasi perbankan tetap berjalan optimal. Ia menyebut kenaikan BI-Rate berpotensi memengaruhi biaya dana serta mendorong penyesuaian suku bunga simpanan maupun kredit, meski dampaknya tidak serta-merta dan tidak sama di semua bank, sebab masing-masing memiliki komposisi pendanaan, keadaan likuiditas, dan profil risiko yang tidak serupa.
Perbanas optimistis sektor perbankan nasional tetap mampu menjalankan fungsi intermediasi secara sehat berkat fundamental permodalan yang kuat, likuiditas yang terjaga, serta koordinasi antara BI, OJK, pemerintah, dan industri perbankan. "Stabilitas sistem keuangan perlu terus dijaga beriringan dengan dukungan terhadap aktivitas dunia usaha dan daya beli masyarakat, sehingga perbankan dapat terus berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional," ujar Aviliani.