Pendidikan
Saan Mustopa: Pendidikan Memutus Kemiskinan
16 menit yang lalu
DJP Atur Pengurangan Sanksi Pajak
Besaran pengurangan sanksi pajak bergantung pada jenis kewajiban dan waktu pelunasan atau pelaporan.
Terbit · 1 min read
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menetapkan ketentuan pengurangan sanksi administrasi pajak hingga 100 persen bagi wajib pajak. Menurut laporan CNBC Indonesia, besaran pengurangan bergantung pada jenis sanksi dan waktu pembayaran atau pelaporan.
Ketentuan tersebut mencakup denda keterlambatan penyampaian SPT Tahunan dan SPT Masa, serta sanksi administrasi terkait Program Pengungkapan Sukarela (PPS). Dalam laporan dari Jakarta, CNBC Indonesia mengutip pernyataan Kasubdit Peraturan KUP dan PPSP DJP Meidijati dalam Sosialisasi Pengurangan Sanksi Administrasi dan Pajak Minimum Global pada Minggu (1/11/2026).
