
Kedubes Belarus Kenalkan Produk di Bazar WIC
23 menit yang lalu
Pengurangan sanksi hingga 100 persen bergantung pada jenis kewajiban dan waktu pelaporan atau pelunasan.
Terbit · 1 min read

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kalimantan Selatan dan Tengah (Kalselteng) menawarkan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif pajak hingga 100 persen bagi wajib pajak. Menurut laporan ANTARA, besaran fasilitas bergantung pada jenis sanksi serta waktu pelunasan atau pelaporan.
Kepala Kanwil DJP Kalselteng Anton Budhi Setiawan menyampaikan kebijakan itu dalam sosialisasi di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Kamis (12/11/2026).
Anton mengatakan peningkatan kepatuhan pajak penting untuk mendukung penerimaan negara bagi pembangunan dan pelayanan publik. Ia menyebut wajib pajak yang membayar pajak hingga 31 Desember 2026 dapat memperoleh penghapusan sanksi 100 persen, dengan ketentuan mengikuti jenis sanksinya.
Kepala Bidang Keberatan, Banding, dan Pengurangan DJP Kalselteng Mas Eko Affandi menjelaskan PMK Nomor 71 Tahun 2026 mengubah PMK Nomor 118 Tahun 2024. Aturan baru itu menyempurnakan tata cara pengurangan dan penghapusan sanksi administratif, termasuk denda administratif Pajak Bumi dan Bangunan.
Penyuluh Pajak Ahli Madya DJP Kalselteng Ganung Harnawa mengatakan fasilitas mencakup sanksi keterlambatan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT), pembetulan SPT yang menyebabkan kurang bayar, keterlambatan pembayaran, pelanggaran faktur pajak, hasil pemeriksaan, penagihan, serta denda administratif PBB.
Untuk keterlambatan pelaporan SPT Tahunan Tahun Pajak 2025 dan sebelumnya serta SPT Masa September 2026 dan sebelumnya yang berstatus kurang bayar, pengurangan 100 persen berlaku jika SPT disampaikan pada 8 Oktober hingga 31 Desember 2026. Menurut laporan yang sama, pengurangannya menjadi 50 persen pada 1 Januari hingga 31 Maret 2027 dan 25 persen pada 1 April hingga 30 Juni 2027.
Jadwal dan persyaratan untuk kategori lain berbeda. Sejumlah kategori memperoleh pengurangan bertahap, sementara pengurangan untuk sanksi tertentu terkait pemeriksaan, penagihan, dan denda PBB bergantung pada waktu penerbitan ketetapan serta pelunasan pokok pajak.
Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi dapat diajukan paling lambat 1 Oktober 2028. DJP menyatakan wajib pajak tetap harus melunasi pokok pajak; pembayaran diperhitungkan lebih dahulu untuk pokok utang sebelum dialokasikan bagi sanksi administratif.