
Kemendikdasmen Cabut Suket Penyetaraan Ijazah Gibran
14 menit yang lalu
DJP memperkirakan masih perlu menghimpun sekitar Rp500 triliun pada dua bulan terakhir 2026.
Terbit · 1 min read

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP) masih perlu menghimpun sekitar Rp500 triliun untuk mencapai target penerimaan pajak pada November dan Desember 2026. Menurut laporan ANTARA, Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyampaikan perkiraan itu dalam taklimat media di Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/11/2026).
Bimo mengatakan angka rinci kebutuhan penerimaan tersebut akan disampaikan keesokan harinya. Ia menjelaskan DJP telah menyiapkan sejumlah program kebijakan untuk mencapai target penerimaan pajak.
Kebijakan yang disiapkan mencakup pajak bagi pedagang di platform lokapasar, Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN), penghapusan sanksi administratif, serta pajak minimum global.
DJP juga memperkuat pelaksanaan pemungutan pajak melalui fungsionalisasi pada lini bisnis otoritas pajak. Menurut Bimo, strategi itu ditujukan untuk meningkatkan profesionalisme pejabat, membuat indeks kinerja individu lebih terukur, dan memastikan hasil kerja dapat dibuktikan.
Bimo menyebut aktivitas dan kualitas pelaksanaan meningkat setelah fungsionalisasi diterapkan. Dalam rentang Agustus 2025 hingga Agustus 2026, aktivitas pengawasan naik sekitar 65 persen dan audit meningkat sekitar 25 persen, menurut laporan yang sama.
Di sisi sistem, DJP terus menyempurnakan Coretax untuk mengoptimalkan pengelolaan pajak. Bimo mengatakan Coretax telah dilengkapi dengan fitur analisis berbasis kecerdasan buatan, yang diharapkan dapat membantu wajib pajak mengakses layanan perpajakan dengan lebih baik.
Berdasarkan laporan terakhir Kementerian Keuangan yang dikutip ANTARA, penerimaan pajak hingga September 2026 mencapai Rp1.607,6 triliun atau 68,2 persen dari target APBN sebesar Rp2.357,7 triliun. Dengan capaian itu, pemerintah perlu menghimpun sekitar Rp750 triliun pada kuartal IV-2026. Bimo juga mengatakan DJP bekerja sama dengan direktorat jenderal terkait untuk menjaga ketangguhan APBN dan ekonomi.