
Khaled Al-Shuraian Pimpin Militer Kuwait
19 menit yang lalu
Usulan restorasi mangrove dan padang lamun masih harus melewati pemeriksaan serta tahapan perizinan.
Terbit · 1 min read

PT Lentera Karbon Indonesia, yang beroperasi dengan nama Lume Carbon, dan Apolownia mengajukan proyek karbon biru kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Usulan itu mencakup restorasi dan rehabilitasi mangrove serta padang lamun di Lombok Timur dan sejumlah wilayah di Jawa.
Kedua perusahaan menyampaikan usulan dalam rangkaian Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 di Antalya, Turki. Dokumen awalnya diterima melalui penandatanganan pernyataan bersama dengan KKP. Keterangan resmi KKP mengenai hal itu disampaikan di Jakarta pada Rabu (18/11/2026).
Pernyataan tersebut ditandatangani Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP Koswara, Direktur Utama Lume Carbon Rio Fafen Ciptaswara, dan pimpinan eksekutif Apolownia Theo Derache. Dokumen itu mencatat penerimaan informasi awal mengenai rencana proyek.
KKP akan melanjutkan pemeriksaan administrasi dan pengecekan lapangan. Proses itu dilakukan berdasarkan tugas, kewenangan, prosedur, serta ketentuan peraturan yang berlaku.
Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Irwan Meilano menegaskan bahwa penandatanganan tersebut bukan persetujuan proyek, penetapan lokasi akhir, ataupun pemberian hak karbon kepada perusahaan pengusul. Setiap proyek tetap harus memenuhi persyaratan dan tahapan perizinan.
Irwan mengatakan pelaksanaan proyek perlu menjamin manfaat yang adil bagi masyarakat pesisir. Hal itu, menurut dia, mencakup persetujuan berdasarkan informasi awal tanpa paksaan, rencana pembagian manfaat, dan mekanisme pengaduan.
“Manfaat dari pengembangan karbon biru harus kembali kepada masyarakat pesisir. Karena itu, aspek perlindungan lingkungan, pelibatan masyarakat, transparansi, dan pembagian manfaat menjadi bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari pengembangan proyek karbon biru,” ujar Irwan.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyebut pengembangan karbon biru sebagai bagian dari komitmen Indonesia untuk memperkuat ekonomi biru dan mendukung mitigasi perubahan iklim. Ia menekankan perlunya tata kelola berbasis sains yang menjaga ekosistem sekaligus memperhatikan kesejahteraan masyarakat pesisir.