
Bunga Deposito Tiga Bank Tak Berubah
10 menit yang lalu
Pemeriksaan karantina berdasarkan tingkat risiko dinilai dapat melindungi pangan tanpa menghambat pasokan yang memenuhi syarat.
Terbit · 2 min read

Peneliti CORE Indonesia Eliza Mardian menilai pengawasan dan pemeriksaan karantina pangan impor berdasarkan tingkat risiko dapat melindungi produksi dalam negeri sekaligus menjaga kelancaran pasokan komoditas yang memenuhi persyaratan.
Eliza menyampaikan penilaian itu di Jakarta, Senin (16/11/2026). Ia menyebut bawang putih dan kedelai sebagai contoh komoditas yang penilaian risikonya perlu mencakup negara asal, jenis barang, eksportir, rekam kepatuhan, dan dokumen kesehatan.
Menurut Eliza, pengiriman dari negara dengan risiko rendah atau rekam kepatuhan baik bisa diproses lebih cepat melalui pemeriksaan dokumen sebelum barang tiba dan pemeriksaan terpilih sesuai hasil penilaian. Sebaliknya, kiriman berisiko tinggi perlu diawasi lebih ketat untuk mencegah masuknya organisme pengganggu tumbuhan karantina, hama, penyakit, dan ancaman biologis lain.
Eliza mengingatkan bahwa pemeriksaan yang terlalu longgar berisiko membawa organisme pengganggu yang dapat merugikan petani dalam jangka panjang. Namun, proses yang kaku dan tidak efisien juga dapat menambah waktu tinggal barang, biaya penahanan kontainer, serta beban yang berujung pada harga.
Ia memandang karantina sebagai perlindungan hayati bagi produksi pangan dan kesehatan konsumen, bukan sekadar penghambat perdagangan. Penguatan pengawasan, kata dia, perlu ditunjang pemeriksaan dokumen sebelum kedatangan, sistem digital terpadu, dan penempatan sumber daya pemeriksa berdasarkan tingkat risiko.
Eliza juga menilai standar layanan, kepastian waktu, keterbukaan, dan mekanisme klarifikasi atas ketidaksesuaian perlu diperkuat. Ia menekankan bahwa peningkatan pengawasan tidak berarti semua proses harus diperpanjang, melainkan pemeriksaan lebih difokuskan pada pengiriman berisiko tinggi.
Ia menjelaskan pemeriksaan karantina berbeda dari perizinan perdagangan, kepabeanan, dan administrasi pelabuhan. Karena itu, Badan Karantina Indonesia, Kementerian Perdagangan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta pengelola pelabuhan perlu berkoordinasi agar barang yang memenuhi syarat tidak tertahan oleh persoalan administrasi.
Badan Karantina Indonesia sebelumnya menyebut tindakan karantina dibagi menjadi kategori risiko tinggi, sedang, dan rendah, dengan batas waktu penanganan masing-masing 14 hari, empat hari, dan satu hari. Dalam keterangan pada Desember 2025, lembaga itu menyatakan durasi tersebut berlaku sesuai kategori risiko.
Kepala Badan Karantina Indonesia Abdul Kadir Karding melaporkan pada Oktober 2026 bahwa terdapat 2.403 tangkapan terhadap komoditas wajib periksa yang tidak dilaporkan selama Januari hingga September 2026. Lembaga tersebut juga mengawasi 364 titik resmi pemasukan dan pengeluaran serta mendeteksi 66 titik tidak resmi.
Badan Karantina Indonesia sedang menyiapkan sistem nasional untuk karantina, keamanan hayati, dan ketertelusuran produk yang disebut INQUEST. Rencana itu meliputi pembangunan instalasi karantina, pembenahan laboratorium, penerapan sistem digital untuk menelusuri produk, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia. Karding menyampaikan pada 13 November 2026 bahwa aplikasi penelusuran produk dalam proyek tersebut ditargetkan tersedia bagi masyarakat di seluruh Indonesia mulai Januari 2027.