
Prabowo Akan Serahkan Dua Nama Cawapres ke MPR
10 menit yang lalu
GAPKI menekankan penguatan budidaya dan kemitraan agar produksi sawit menopang kebutuhan biodiesel B50 dan ekspor.
Terbit · 2 min read

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) mendorong penguatan praktik budidaya dan kemitraan guna menaikkan produktivitas sawit nasional, seiring meningkatnya kebutuhan bahan baku biodiesel.
Ketua Bidang Perkebunan GAPKI R. Aziz Hidayat menyampaikan hal itu dalam diskusi Forum Wartawan Pertanian (Forwatan) di Jakarta, Rabu (18/11/2026). Forum itu membahas penguatan GAP dan produktivitas demi sawit yang berkelanjutan.
Menurut Aziz, penerapan Good Agricultural Practices (GAP) dan penguatan kemitraan menjadi kunci agar produksi sawit tetap berkelanjutan sekaligus mencukupi pasokan dalam negeri. Kebutuhan itu bertambah karena mandatori biodiesel naik dari B40 ke B50. “Apalagi biodiesel kita naik dari B40 ke B50,” kata Aziz.
Ia mencatat produksi sawit nasional tahun lalu 48,16 juta ton dan diperkirakan meningkat menjadi 51,66 juta ton pada tahun ini. Hingga Juli, produksi juga naik dari 33,4 juta ton menjadi 35,6 juta ton.
Nilai ekspor sawit sampai Juli mencapai 23,2 miliar dolar Amerika Serikat, lebih tinggi dibandingkan 20,9 miliar dolar AS pada periode yang sama tahun sebelumnya. “Yang membanggakan, nilai ekspor sampai Juli itu 23,2 miliar dolar AS,” ujar Aziz. Devisanya Rp403 triliun, dan ia berharap capaian tahun ini bisa memecahkan rekor sekitar Rp700 triliun pada masa COVID-19.
Meski begitu, Aziz mengingatkan kenaikan produksi belum sepenuhnya menyelesaikan persoalan produktivitas. Menurutnya, produktivitas kebun masih menghadapi tantangan dan cenderung stagnan di sejumlah wilayah.
Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dinilai perlu perhatian lebih besar. Hingga November 2026, realisasi PSR tercatat sekitar 420.000 hektare dan melibatkan 190.000 pekebun, tetapi pelaksanaannya terkendala dokumen kepemilikan lahan serta kebun yang berada di kawasan hutan. Menurut Aziz, kendalanya antara lain Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB), Sertifikat Hak Milik (SHM), kebun di dalam kawasan hutan, dan kekhawatiran pekebun dipanggil aparat penegak hukum.
GAPKI juga mendorong PSR lewat jalur kemitraan yang berjalan sejak 2022. Skema itu menyasar pekebun eks plasma yang kini meneruskan kerja sama dengan perusahaan, dan Aziz menilai pengumpulan dokumen sebagai syarat mitra perusahaan memerlukan kesabaran dan waktu.
Pendampingan serta pemenuhan dokumen PSR, lanjutnya, dapat membantu pekebun memenuhi persyaratan sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). Aziz mengusulkan percepatan penerbitan STDB secara gratis, sertifikasi lahan, penyelesaian kebun sawit di kawasan hutan secara bijaksana, serta sistem perizinan elektronik yang transparan dan akuntabel.