
Eurocontrol Tangguhkan Penerbangan Eropa ke AS
18 menit yang lalu
Kajian menyoroti harmonisasi aturan, perluasan sektor, dan penguatan harga karbon di tujuh negara Asia.
Terbit · 1 min read

Global Green Growth Institute (GGGI) dan Komisi Ekonomi dan Sosial PBB untuk Asia dan Pasifik (ESCAP) meluncurkan kajian mengenai arah pengembangan pasar karbon di tujuh negara Asia. Kajian itu mengusulkan penyelarasan regulasi, perluasan sektor, serta penguatan mekanisme penetapan harga karbon.
Kedua lembaga memaparkan kajian tersebut dalam dialog COP31 di Turkiye. Sesi bertajuk “Enhancing Domestic Carbon Markets in East Asia and Southeast Asia” itu diselenggarakan bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia.
Direktur Eksekutif GGGI Sang-Hyup Kim mengatakan kajian tersebut merupakan bagian dari proyek Kolaborasi Pasar Karbon Asia Timur untuk Asia Berkembang, yang dimulai pada September 2025. Penyusunannya mengacu pada konsultasi selama Agustus dan September 2026.
GGGI, ESCAP, dan mitra setempat mengadakan konsultasi di enam negara yang menjadi fokus: Tiongkok, Jepang, Republik Korea, Indonesia, Filipina, dan Thailand. Sementara itu, kajian mencakup pula Vietnam.
Dokumen tersebut menilai kesiapan tiap negara mengembangkan sistem perdagangan emisi dan memetakan langkah untuk memperkuatnya. Tiga fokus yang disorot ialah penyelarasan pengukuran, pelaporan, dan verifikasi, penambahan sektor dalam cakupan, serta penguatan sinyal harga karbon.
Sekretaris Eksekutif ESCAP Armida Salsiah Alisjahbana menyatakan penetapan harga emisi gas rumah kaca dapat mendorong pilihan energi lebih bersih dan memengaruhi keputusan bisnis serta investasi. Penerimaan yang dihasilkan juga dapat digunakan kembali untuk aksi iklim dan transisi yang berkeadilan.
Elen Setiadi, Deputi yang membidangi koordinasi energi dan sumber daya mineral di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, menilai kerja sama regional dapat membantu pengembangan pasar karbon melalui penyelarasan regulasi, bantuan teknis, peningkatan kapasitas, dan pertukaran pengetahuan.
Dokumen itu akan menjadi masukan bagi Laporan Diagnostik Pembiayaan Karbon 2027 serta acuan untuk menentukan arah inisiatif pada tahun-tahun berikutnya. Kim mengatakan lembaganya akan terus mendukung perumusan kebijakan dan penghimpunan pembiayaan berkelanjutan.