
Maruarar Dorong Genteng Lokal untuk Rumah Rakyat
18 menit yang lalu
Yassierli menyebut gubernur siap menetapkan UMP 2027 sesuai tenggat, dengan mempertimbangkan data ekonomi dan ketenagakerjaan.
Terbit · 1 min read

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyatakan para gubernur siap menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 paling lambat 21 November 2026. Penetapan itu merupakan kewajiban gubernur sesuai jadwal pemerintah.
Yassierli menyampaikan hal tersebut setelah ditemui di Gedung Vokasi Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta Selatan, Selasa (17/11/2026). Pemerintah juga menjadwalkan pengumuman Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) paling lambat 26 November 2026.
Ia menyebut keyakinannya berangkat dari sosialisasi dan koordinasi dengan kepala dinas pada 13 November 2026, serta pertemuan dengan gubernur, bupati, dan wali kota di Kementerian Dalam Negeri pada 16 November 2026. Dalam rangkaian kegiatan itu, para gubernur menyatakan siap mengikuti tenggat penetapan UMP.
Menurut Yassierli, pengalaman kepala daerah menetapkan kebijakan pengupahan pada periode sebelumnya turut mendukung kesiapan tersebut. Kementerian Ketenagakerjaan telah mengirim surat edaran kepada pimpinan daerah dan Dewan Pengupahan Daerah.
Surat itu memuat data ekonomi dan ketenagakerjaan, panduan untuk menentukan upah minimum sektoral, serta perkiraan besaran Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Dewan Pengupahan Daerah akan menggunakan data dan panduan tersebut dalam rapat sebelum menyampaikan rekomendasi kepada gubernur.
Perumusan upah minimum melibatkan unsur pengusaha, serikat pekerja dan buruh, serta pemerintah dalam Dewan Pengupahan Daerah. Gubernur menetapkan UMP dan UMSP, sementara penetapan upah minimum kabupaten atau kota beserta sektorannya dapat dilakukan gubernur.
Penghitungan upah minimum 2027 memperhitungkan KHL, keadaan ekonomi, dan ketenagakerjaan. Rumusnya menggunakan pertumbuhan ekonomi, inflasi, serta indeks tertentu dengan rentang 0,5 hingga 1,0.
Kementerian Ketenagakerjaan menyiapkan perkiraan KHL berdasarkan data konsumsi rumah tangga dari Survei Sosial Ekonomi Nasional Badan Pusat Statistik. Komponennya meliputi makanan, kebutuhan pokok lain, kesehatan dan pendidikan, serta tempat tinggal; perkiraan tingkat kabupaten dan kota juga disusun dengan pengelompokan berdasarkan 11 parameter karakteristik daerah. Yassierli meminta dewan pengupahan mempertimbangkan data tersebut melalui dialog sosial yang menyerap aspirasi para pemangku kepentingan.