
Super Puma H225 Jatuh Saat Operasi Pemadaman
19 menit yang lalu
Sebanyak 53 akuntan publik mengikuti program sertifikasi untuk memperkuat kompetensi pemeriksaan syariah.
Terbit · 2 min read

Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) menggelar pendidikan dan sertifikasi Certified Sharia Auditor (CSA) pertama bagi 53 akuntan publik untuk meningkatkan kompetensi pemeriksaan kepatuhan dan tata kelola syariah. Menurut laporan ANTARA, Ketua Komite Praktisi Syariah IAPI Tubagus Manshur menyebut program tersebut sebagai angkatan pertama yang diselenggarakan asosiasi itu.
Program berlangsung di Jakarta pada Senin (9/11/2026) hingga Jumat (13/11/2026). Peserta mengikuti pelatihan pada Senin (9/11/2026) hingga Rabu (11/11/2026), ujian tertulis pada Kamis (12/11/2026), dan wawancara pada Jumat (13/11/2026).
Tubagus mengatakan ujian tertulis dan wawancara memiliki bobot penilaian yang sama. IAPI melibatkan penguji dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan IAPI untuk tahap wawancara.
Kurikulum mencakup fikih muamalah maliyah, fatwa dan kaidah fikih, akuntansi syariah, tata kelola syariah, etika syariah, serta jasa asurans kepatuhan syariah. Peserta juga mempelajari evaluasi transaksi dan penerapan tata kelola syariah, dengan penguatan profesionalisme, independensi, dan pertimbangan etika.
Materi program mengacu pada Standar Jasa Syariah (SJS) IAPI yang disahkan pada Juli 2025 sebagai acuan perikatan asurans terkait kepatuhan syariah. Tubagus mengatakan sertifikasi CSA merupakan kompetensi spesialisasi dan tidak wajib bagi seluruh akuntan publik, termasuk yang hanya mengaudit laporan keuangan historis entitas syariah.
Menurut laporan yang sama, Tubagus berharap seluruh peserta lulus, tetapi kelulusan tetap bergantung pada hasil penilaian masing-masing. Ia menyebut sertifikasi dapat menjadi nilai tambah bagi tim pemeriksa dan meningkatkan kesiapan akuntan publik memberi jasa kepatuhan serta tata kelola syariah.
Ketua Umum IAPI Tarkosunaryo menyebut asosiasi itu memiliki sekitar 1.400 akuntan publik. Ia menilai peningkatan kompetensi diperlukan untuk mendukung transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik terhadap industri keuangan syariah.
Data Otoritas Jasa Keuangan yang dikutip ANTARA mencatat aset perbankan syariah mencapai Rp1.108,45 triliun pada September 2026, tumbuh 10,16 persen secara tahunan, dengan pangsa pasar 7,53 persen. Pembiayaan pada periode yang sama mencapai Rp757,32 triliun, tumbuh 12,05 persen secara tahunan; aturan OJK juga mewajibkan bank umum syariah dan unit usaha syariah menjalani kaji ulang ekstern tata kelola syariah sedikitnya sekali dalam tiga tahun, dengan periode pertama Juli 2024 hingga Juni 2027.
IAPI mengupayakan percepatan penerbitan sertifikat bagi peserta yang lulus, seiring permintaan jasa dari industri perbankan syariah. Laporan ANTARA menyebut kewajiban kaji ulang ekstern tersebut diatur dalam POJK Nomor 2 Tahun 2024 dan dilakukan oleh akuntan publik atau kantor akuntan publik yang terdaftar di OJK.