
Samsul Jais Yakin Boy Arnez Sukses di Liga Voli Korea
10 menit yang lalu
IESR mencatat kapasitas PLTS terpasang di Indonesia baru 1,59 GWp dari target 100 GWp pada 2029.
Terbit · 2 min read

Institute for Essential Services Reform (IESR) mencatat kapasitas pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) terpasang di Indonesia baru mencapai 1,59 gigawatt peak (GWp) dari target 100 GWp pada 2029.
Angka itu termuat dalam laporan Indonesia Solar Energy Outlook (ISEO) 2027, publikasi dua tahunan IESR yang kini memasuki edisi ketiga.
Sebagian besar kapasitas terpasang itu berasal dari PLTS atap, yakni 0,90 GWp atau 57 persen dari total nasional. Sisanya terdiri atas PLTS skala utilitas 0,33 GWp, PLTS captive 0,30 GWp, dan PLTS di wilayah terpencil sekitar 0,06 GWp.
“Ambisi PLTS 100 GWp harus tercermin dalam revisi atau pembaruan RUPTL 2025–2034,” ujar Chief Executive Officer IESR Fabby Tumiwa dalam keterangan itu.
Fabby merekomendasikan pemerintah mengoptimalkan pembangunan PLTS dan BESS skala utilitas, menggantikan PLTD dengan PLTS dan BESS, serta memasang PLTS atap di sistem PLN. Langkah itu dinilai perlu agar tenggat tiga tahun yang dicanangkan Presiden bisa dipenuhi.
IESR memproyeksikan kapasitas surya nasional bisa mendekati 96,7 GWp pada 2029 jika semua jalur pengembangan dijalankan bersamaan dan regulasi kunci seperti kuota PLTS atap serta pengadaan PLTS utilitas diperbaiki. Rinciannya, sekitar 8 GW sudah direncanakan dalam RUPTL dan pengadaan Mentari GigaOne, 56 GW melalui pengadaan PLN, dan sekitar 33 GW dari jalur lain seperti PLTS atap, de-dieselisasi, elektrifikasi perdesaan, serta PLTS captive.
Laporan itu juga mencatat rata-rata harga minyak mentah Indonesia pada April 2026 mencapai sekitar 117 dolar AS per barel, sementara asumsi anggaran hanya 70 dolar AS per barel. Bila selisih tersebut bertahan selama setahun, kebutuhan subsidi dan kompensasi energi diperkirakan membengkak menjadi sekitar Rp470 triliun dan berpotensi melebarkan defisit APBN hingga Rp320 triliun.
“Energi surya, sebaliknya, tidak memiliki risiko fluktuasi harga bahan bakar setelah pembangkit beroperasi,” ucap Fabby. IESR juga meminta target 100 GWp tercantum tegas dalam pembaruan RUKN dan RUPTL mendatang, dengan sejumlah syarat yang mencakup rencana pengadaan, kesiapan jaringan listrik, pembagian tugas PLTS terdistribusi, serta payung hukum untuk kepemilikan, pengadaan, dan pembiayaan proyek.