
Kemenekraf Kenalkan Teknologi Audio Lokal
19 menit yang lalu
Ekspor Indonesia ke Uni Eropa diperkirakan naik lebih dari 14 persen dalam 15 tahun setelah perjanjian berlaku.
Terbit · 1 min read

Kesepakatan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Uni Eropa (IEU-CEPA) diproyeksikan meningkatkan ekspor barang dan jasa Indonesia ke pasar Uni Eropa lebih dari 14 persen dalam 15 tahun setelah perjanjian berlaku. Pada periode yang sama, ekspor Uni Eropa ke Indonesia diperkirakan bertambah hampir 40 persen.
Komisi Eropa menyampaikan proyeksi itu dalam keterangan resmi pada Sabtu (21/11/2026). Informasi mengenai dampak ekonomi kesepakatan tersebut juga dimuat dalam siaran pers pada Minggu (22/11/2026).
Komisi Eropa memperkirakan produk domestik bruto (PDB) Uni Eropa akan lebih tinggi €16 miliar atau setara Rp321 triliun dibandingkan skenario tanpa kesepakatan. PDB Indonesia diperkirakan bertambah €27 miliar atau setara Rp541 triliun.
Indonesia dan Uni Eropa juga menandatangani Perjanjian Perlindungan Investasi (IPA). Kedua kesepakatan itu ditujukan untuk memperkuat hubungan ekonomi dan menyediakan kerangka yang lebih stabil serta dapat diprediksi bagi perdagangan dan investasi, menurut Komisi Eropa.
Salah satu pendorong proyeksi kenaikan ekspor ialah penghapusan bea masuk untuk 98,5 persen pos tarif dan penyederhanaan prosedur ekspor produk Uni Eropa ke Indonesia. Cakupannya meliputi pangan, pertanian, serta sejumlah produk industri.
Komisi Eropa memperkirakan eksportir Uni Eropa dapat menghemat lebih dari €600 juta per tahun dari bea masuk. Lembaga itu juga melihat peluang pertumbuhan ekspor pada sektor mesin, kendaraan bermotor, dan produk logam lainnya.
IEU-CEPA juga diperkirakan membuka peluang investasi Uni Eropa di Indonesia, terutama untuk kendaraan listrik, elektronik, dan farmasi. Perusahaan Uni Eropa akan mendapat akses untuk menyediakan jasa dengan kepemilikan penuh di sejumlah bidang, termasuk layanan komputer dan telekomunikasi.
Kedua perjanjian masih memerlukan persetujuan Parlemen Eropa, sementara Indonesia menjalankan proses ratifikasi internal. Setelah prosedur masing-masing pihak selesai, perjanjian diperkirakan mulai berlaku sementara pada awal 2027.