
Mengapa Paspor Perlu Berlaku Enam Bulan
17 menit yang lalu
Pemerintah menetapkan estimasi pajak rokok provinsi untuk 2027 sebagai acuan penyusunan APBD.
Terbit · 1 min read

Pemerintah pusat menetapkan estimasi penerimaan pajak rokok untuk setiap provinsi pada tahun anggaran 2027. Jawa Barat memperoleh estimasi tertinggi, yakni Rp3.966.416.527.784.
Ketetapan tersebut tercantum dalam Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor KEP-51/PK/2026 yang ditetapkan Nufransa Wirasakti pada 13 November 2026. Dokumen itu memuat estimasi untuk masing-masing provinsi.
Penetapan estimasi mengacu pada rasio jumlah penduduk provinsi terhadap jumlah penduduk nasional serta target penerimaan cukai rokok. Ketentuan tersebut merujuk pada aturan mengenai tata cara pemungutan, pemotongan, dan penyetoran pajak rokok.
Nilai estimasi menjadi dasar bagi pemerintah provinsi dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027. Gubernur kemudian menetapkan pembagian hasil pajak rokok bagi kabupaten dan kota di wilayahnya.
Setelah Jawa Barat, estimasi tertinggi berikutnya tercatat untuk Jawa Timur sebesar Rp3.198.010.535.676 dan Jawa Tengah sebesar Rp2.922.307.943.139.
Di ujung bawah daftar, Papua Barat memiliki estimasi Rp45.030.676.059. Papua Selatan ditetapkan Rp45.286.492.750, sedangkan Papua Barat Daya sebesar Rp48.165.260.119.
Pembagian hasil untuk setiap kabupaten dan kota harus ditetapkan paling lambat pada November 2026. Pemerintah provinsi wajib menyampaikan penetapan itu kepada bupati atau wali kota serta Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat lima hari kerja setelah keputusan dibuat.