
Musisi Sulut Rino Muskitta Dimakamkan di Ranoyapo
20 menit yang lalu
Sebanyak 181 kawasan industri menampung lebih dari 12 ribu perusahaan hingga Juli 2026.
Terbit · 1 min read

Kementerian Perindustrian mencatat kawasan industri di Indonesia memiliki 2,36 juta tenaga kerja dan akumulasi investasi Rp6.750 triliun per Juli 2026. Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menyampaikan pernyataan di Jakarta pada Senin (16/11/2026) dan menyebut pengembangan kawasan perlu disesuaikan dengan potensi dan karakteristik tiap daerah.
Kawasan-kawasan itu mencakup 110 ribu hektare dan menampung lebih dari 12 ribu perusahaan. Data tersebut menggambarkan skala kawasan industri yang menjadi perhatian pemerintah.
Sarmuji menyampaikan bahwa penyesuaian pengembangan kawasan diharapkan dapat membentuk pusat pertumbuhan ekonomi baru. Langkah itu juga ditujukan untuk mendekatkan kegiatan industri ke sumber bahan baku dan mengefisienkan logistik.
Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional Kemenperin Tri Supondy mengatakan kawasan industri berperan menarik investasi, menggerakkan manufaktur, dan membuka lapangan kerja. Ia menilai penguatan daya saing kawasan perlu ditopang iklim usaha yang kondusif serta pemanfaatan fasilitas pemerintah.
Tri menyebut industri pengolahan nonmigas tetap mencatat kinerja positif di tengah dinamika geopolitik dan geoekonomi global. Pada Oktober 2026, Indeks Manajer Pembelian tercatat 54,0, sedangkan Indeks Kepercayaan Industri berada di angka 53,77; keduanya menunjukkan aktivitas manufaktur masih berada di zona ekspansi.
Pada triwulan ketiga 2026, industri pengolahan nonmigas tumbuh 5,88 persen, melampaui pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,47 persen. Nilai produk domestik bruto sektor tersebut mencapai Rp1.168,99 triliun, sementara investasinya hampir Rp200 triliun.
Pemerintah memberi dukungan kepada pelaku usaha melalui berbagai insentif, salah satunya fasilitas perpajakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105 Tahun 2016. Namun, Tri menyebut pemanfaatannya masih perlu ditingkatkan, terutama melalui pemahaman kebijakan dan informasi mengenai jenis, persyaratan, serta tata cara pengajuan fasilitas.
Tri menambahkan bahwa kelancaran pemanfaatan fasilitas kawasan industri bergantung pada koordinasi antarpihak, termasuk instansi pemerintah di tingkat pusat dan daerah, pengelola kawasan, serta perusahaan di dalamnya. Kesamaan pemahaman di antara mereka juga diperlukan.