
KKP Verifikasi Tujuh Lokasi KNMP di Cirebon
9 menit yang lalu
KSPI meminta revisi upah minimum Rp6.136.941 dan menyiapkan surat kepada Gubernur DKI sebelum menggugat.
Terbit · 1 min read

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyiapkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) jika penetapan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta 2027 tidak direvisi. KSPI menilai nilai yang ditetapkan berpotensi lebih rendah daripada upah minimum di daerah penyangga.
Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyampaikan rencana tersebut dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (20/11/2026). Ia mengatakan rencana gugatan telah dibahas bersama pimpinan KSPI DKI Jakarta.
Sebelum menggugat, KSPI DKI berencana mengirim surat kepada Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung untuk meminta revisi. Said mengatakan gubernur memiliki waktu paling lama dua pekan untuk menjawab setelah surat disampaikan.
Jika permintaan ditolak, serikat buruh dapat melanjutkan gugatan ke PTUN. Said memperkirakan prosesnya memerlukan sekitar 30 hari, bergantung pada tahapan administrasi dan persidangan.
KSPI dan Partai Buruh meminta UMP DKI 2027 dinaikkan dari Rp6.136.941 menjadi Rp6,21 juta. Said menyebut angka usulan itu berasal dari unsur buruh di Dewan Pengupahan DKI dengan indeks alfa 1,0, sedangkan penetapan gubernur menggunakan alfa 0,77.
Menurut perkiraan Said, upah minimum di Bekasi dan Karawang bisa berada pada rentang Rp6,2 juta hingga Rp6,35 juta apabila naik 7,1 persen sampai 8 persen. Ia menilai potensi selisih tersebut tidak sebanding dengan biaya hidup Jakarta yang, menurutnya, lebih tinggi daripada daerah sekitarnya.
Untuk tahun berikutnya, Said mengusulkan kepada pemerintah pusat, DPR, dan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli agar UMP DKI tidak ditetapkan lebih dahulu daripada upah minimum kabupaten atau kota di daerah lain. Ia menilai penetapan secara bersamaan dapat membantu menghindari ketimpangan dengan wilayah penyangga.
Aksi di Balai Kota DKI Jakarta turut direncanakan oleh KSPI bersama Partai Buruh. Said mengatakan pihaknya meminta DPRD DKI memanggil gubernur untuk menjelaskan dasar penetapan UMP 2027.