
NTB Dorong Rencana Induk Wisata Teluk Saleh
13 menit yang lalu
LPS mendorong pemahaman keuangan dan tata kelola koperasi pesantren untuk membantu santri bertransaksi dengan bijak.
Terbit · 2 min read

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mendorong penguatan literasi keuangan di lingkungan pesantren agar santri dan pengelola koperasi memahami pengelolaan keuangan yang aman, transparan, dan bertanggung jawab. Menurut laporan ANTARA, Wakil Ketua Dewan Komisioner LPS Farid Azhar Nasution menyampaikan hal itu dalam sosialisasi di Pondok Pesantren Mamba'ul Ma'arif Denanyar, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Rabu (11/11/2026).
Farid mengatakan tingkat inklusi keuangan masyarakat masih lebih tinggi daripada pemahaman mereka terhadap produk dan layanan keuangan. Ia menyebut Survei Nasional Literasi Keuangan 2026 mencatat inklusi keuangan sebesar 93,6 persen, sedangkan literasi keuangan 69,6 persen.
Menurut Farid, terdapat selisih sekitar 24 poin persentase antara akses dan pemahaman masyarakat terhadap layanan keuangan. Ia juga menyebut literasi keuangan syariah baru mencapai 43 persen, di bawah capaian nasional.
Ia menilai kesenjangan pemahaman itu dapat meningkatkan risiko masyarakat terjebak pinjaman daring ilegal, investasi bodong, judi daring, dan penipuan yang memanfaatkan kecerdasan buatan. Farid mengingatkan masyarakat agar memahami risiko dan manfaat sebelum menabung, meminjam, atau berinvestasi.
Farid menjelaskan LPS menjamin simpanan nasabah bank umum, Bank Perekonomian Rakyat, dan bank syariah hingga Rp2 miliar per nasabah per bank, dengan memenuhi persyaratan yang berlaku. Persyaratan itu dikenal sebagai prinsip 3T: simpanan tercatat dalam pembukuan bank, bunga simpanan tidak melebihi tingkat bunga penjaminan LPS, dan nasabah tidak melakukan tindakan yang merugikan bank.
Ia menyebut lebih dari 99 persen rekening nasabah bank di Indonesia termasuk dalam kategori simpanan yang dijamin penuh LPS, tetapi pemahaman masyarakat mengenai perlindungan tersebut masih perlu ditingkatkan. LPS juga mendorong pengurus koperasi pesantren menerapkan tata kelola yang baik.
Menurut Farid, koperasi pesantren dapat menjadi sarana pendidikan kejujuran dan tanggung jawab selain menjalankan kegiatan ekonomi. Pengurus koperasi dianjurkan memisahkan keuangan pribadi dan koperasi, mencatat transaksi, menyampaikan laporan secara terbuka dan berkala, serta menyimpan kelebihan kas di bank yang memenuhi ketentuan penjaminan LPS.
Peserta kegiatan yang diikuti ratusan pengurus koperasi pesantren dari berbagai daerah di Jawa Timur itu mendapat materi tentang tata kelola koperasi, pemasaran digital, sistem pembayaran QRIS, dan penjaminan simpanan. Farid berharap pengurus menerapkan pengetahuan tersebut dan menyebarkannya kepada santri serta masyarakat sekitar.
Farid mengatakan penguatan literasi keuangan merupakan tanggung jawab bersama, karena stabilitas sistem keuangan juga menyangkut kepentingan masyarakat. Ia berharap pemahaman yang baik membantu masyarakat memilih produk keuangan, menyimpan uang, dan mengembangkan kegiatan ekonomi produktif.