
Yandri Dorong Diversifikasi Ekonomi Desa
8 menit yang lalu
Mahendra menilai diplomasi perdagangan dan kepastian pasokan penting bagi daya saing sawit Indonesia.
Terbit · 2 min read

Pengamat geopolitik Mahendra Siregar menilai Indonesia perlu memperkuat diplomasi perdagangan, kepastian pasokan, dan posisi tawar industri sawit di pasar internasional. Menurut laporan ANTARA, ia menyampaikan pandangan itu saat menjadi pembicara dalam Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) 2026 di Nusa Dua, Bali, Jumat (13/11/2026).
Dalam presentasi bertajuk Minyak Sawit dalam Dunia yang Terpecah: Menavigasi Perang Dagang, Proteksionisme, dan Persaingan Geopolitik, Mahendra membahas dampak perubahan tatanan ekonomi global terhadap permintaan, harga, dan akses pasar minyak sawit.
Mahendra mengatakan perdagangan sawit kini dipengaruhi persaingan geopolitik, perang dagang, dan kebijakan proteksionisme. “Industri kelapa sawit dunia memasuki era baru ketika perdagangan global semakin dipengaruhi persaingan geopolitik, perang dagang, dan kebijakan proteksionisme negara-negara besar,” katanya.
Menurut laporan yang sama, Mahendra menilai pasar sawit tidak lagi hanya ditentukan keseimbangan produksi dan konsumsi. Perkembangan geopolitik, kebijakan energi, dan hubungan dagang antarnegara juga memengaruhi arah perdagangan komoditas tersebut.
Ia mengatakan diplomasi perdagangan kini mencakup keamanan ekonomi, investasi, dan pengendalian perdagangan barang sensitif, selain pembahasan tarif dan hambatan impor. Mahendra mencontohkan Agreement on Reciprocal Trade (ART) antara Indonesia dan Amerika Serikat, yang mencakup akses pasar, keamanan ekonomi, peninjauan investasi, serta pengendalian perdagangan sensitif.
Mahendra juga menyebut Indonesia dan Tiongkok telah sepakat mempercepat persiapan pembicaraan mengenai kemitraan ekonomi komprehensif. Menurutnya, kebijakan perdagangan dan energi negara mitra dapat menentukan peluang pasar bagi minyak sawit maupun minyak nabati pesaing.
Untuk menghadapi perubahan kebijakan negara pembeli, Mahendra mendorong Indonesia memulai komunikasi lebih awal. “Oleh karena itu, Indonesia perlu membangun komunikasi lebih awal dengan negara pembeli, terutama ketika kebijakan perdagangan dan energi mereka masih dalam tahap perumusan,” katanya.
Ia juga mengusulkan kepastian pasokan melalui pengaturan jangka panjang dan kejelasan volume, serta akses pasar yang lebih dapat diprediksi. Hal itu, menurut Mahendra, termasuk kesepakatan tentang bukti asal produk dan standar keberlanjutan, dengan mempertimbangkan kemampuan pekebun kecil menyediakan dokumen dan memenuhi persyaratan pasar internasional.
Selain diplomasi, Mahendra menyoroti pembenahan tata kelola ekspor. Ia menyebut perlunya meningkatkan kredibilitas data perdagangan, mengurangi pelaporan nilai ekspor di bawah nilai sebenarnya, memastikan volume transaksi memadai untuk membentuk harga referensi, serta memperkuat keandalan kontrak dan pengiriman.