
Presiden akan Beri Anugerah Guru di Puncak HGN 2026
12 menit yang lalu
Penetapan upah minimum 2027 memakai data KHL, kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan sebagai dasar.
Terbit · 2 min read

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyatakan penetapan upah minimum tahun 2027 mempertimbangkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL), kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan. Pedoman penghitungannya disampaikan kepada seluruh gubernur melalui surat Menteri Ketenagakerjaan Nomor B-M/209/HI.01.00/XI/2026 tertanggal 16 November 2026.
Keterangan itu disampaikan Yassierli di Jakarta, Kamis (19/11/2026). Menurut dia, kebijakan pengupahan perlu menjaga kepentingan pekerja atau buruh sekaligus keberlangsungan usaha.
“Penetapan upah minimum tidak hanya mempertimbangkan satu aspek, tetapi harus memperhatikan KHL, kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan. Karena itu, data yang digunakan harus dapat menggambarkan kondisi daerah dan menjadi dasar dalam proses pengambilan keputusan,” kata Yassierli.
Pedoman itu menyusul mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, yang memuat sejumlah aturan soal pengupahan.
Bagi provinsi atau kabupaten/kota yang sudah punya UMP atau UMK tahun 2026, penghitungan upah minimum 2027 mengikuti formula penyesuaian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025, yang mengubah kedua kali Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Inflasi dan pertumbuhan ekonomi dikalikan nilai alfa, lalu hasilnya dipakai menghitung penyesuaian upah minimum tahun berjalan, dengan nilai alfa berada pada rentang 0,50 sampai 1.
“Nilai alfa merupakan variabel yang mencerminkan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi. Penentuannya perlu mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan pekerja/buruh dan perusahaan, perbandingan antara upah minimum dengan KHL, serta faktor lain yang relevan dengan kondisi ketenagakerjaan,” jelasnya.
Nilai alfa ditetapkan oleh dewan pengupahan di tingkat provinsi bagi UMP dan di tingkat kabupaten/kota bagi UMK. Pemerintah juga memakai KHL tahun 2026 yang bersumber dari data Badan Pusat Statistik dan dihitung dengan metodologi akademis, terdiri atas KHL provinsi untuk UMP dan KHL kabupaten/kota untuk UMK.
Dalam pedoman itu, gubernur wajib menetapkan UMP dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP). Gubernur juga dapat menetapkan UMK dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) apabila memenuhi syarat tertentu, dengan penetapan upah minimum sektoral berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan.
Yassierli juga meminta gubernur mencermati tenggat penetapan upah minimum tahun 2027. Baik UMP, UMSP, UMK, maupun UMSK yang ditetapkan gubernur berlaku sejak 1 Januari 2027. Adapun bagi usaha mikro dan kecil, upah disepakati antara pemberi kerja dan pekerja atau buruh, dengan batas terendah 50 persen dari upah minimum yang berlaku.