
Harga Emas Antam Naik Rp15.000 per Gram
11 menit yang lalu
Pemerintah menyusun kebijakan berdasarkan persoalan tiap sektor, di tengah pertumbuhan industri pengolahan yang positif.
Terbit · 2 min read

Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji mengatakan pemerintah menyesuaikan kebijakan industri dengan persoalan dan karakteristik setiap sektor untuk menjaga pertumbuhan industri nasional. Menurut laporan ANTARA, ia menyampaikan hal itu dalam pernyataan tertulis yang dikonfirmasi di Jakarta.
Sarmuji membahas kebijakan tersebut dalam pertemuan dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) di Jakarta, Senin (9/11/2026). Ia berharap pemahaman yang tepat atas kondisi setiap sektor dapat membantu merumuskan kebijakan sesuai kebutuhan pelaku industri.
Ia mengatakan persoalan industri perlu didengar langsung dari pelaku usaha agar diagnosis dan solusi yang disusun tepat sasaran.
Dalam pertemuan itu, Sarmuji memaparkan industri pengolahan tumbuh 5,87 persen secara tahunan pada kuartal ketiga 2026, lebih tinggi daripada pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,47 persen. Pada periode yang sama, industri pengolahan menyumbang 19,22 persen terhadap produk domestik bruto, senilai Rp1.295,5 triliun.
Realisasi investasi industri pengolahan pada kuartal ketiga mencapai Rp246,9 triliun atau 46,70 persen dari total investasi nasional. Sektor tersebut menyerap 20,04 juta tenaga kerja per Mei 2026, sedangkan ekspornya selama Januari-September mencapai 182,83 miliar dolar AS atau 82,64 persen dari total ekspor nasional.
Sebanyak 14 dari 15 subsektor industri pengolahan tumbuh positif pada kuartal ketiga 2026. Pertumbuhan tertinggi di antara subsektor yang disebutkan adalah furnitur sebesar 12,68 persen, disusul logam dasar 9,94 persen, kulit dan alas kaki 9,75 persen, serta kimia, farmasi, dan obat tradisional 8,10 persen.
Industri makanan dan minuman tumbuh 7,09 persen, sementara tekstil dan pakaian jadi tumbuh 6,22 persen. Meski mencatat pertumbuhan, industri menghadapi tantangan berupa persaingan produk impor, ketersediaan dan biaya energi serta bahan baku, biaya logistik, produktivitas dan kualitas tenaga kerja, serta kebutuhan modernisasi teknologi dan penguatan industri hulu-hilir.
Kementerian Perindustrian menjalankan kebijakan yang disesuaikan dengan kebutuhan sektor, termasuk mendorong penggunaan produk dalam negeri, penerapan Standar Nasional Indonesia wajib, dan pengaturan tata niaga. Pemerintah juga menerapkan Harga Gas Bumi Tertentu, mendorong hilirisasi dan modernisasi teknologi, serta menghubungkan pendidikan vokasi dengan kebutuhan industri.
Untuk industri kecil dan menengah serta industri padat karya, kementerian memperkuat kemitraan dengan industri besar dan memperluas akses pembiayaan melalui Kredit Industri Padat Karya. Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani berharap pertemuan itu menghasilkan mekanisme kerja sama yang lebih efektif untuk mempercepat penyelesaian hambatan industri.