
KI DKI Tekankan Makna Presentasi E-Monev
24 menit yang lalu
Delapan perusahaan dalam pengawasan khusus diminta merestrukturisasi usaha agar memenuhi syarat program penjaminan polis.
Terbit · 1 min read

Otoritas Jasa Keuangan memberi kesempatan kepada perusahaan asuransi dalam pengawasan khusus untuk memperbaiki kondisi agar dapat memenuhi syarat mengikuti program penjaminan polis.
Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menyampaikan hal itu di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, pada Selasa (17/11/2026), di sela penandatanganan petunjuk pelaksanaan pertukaran data dan dokumen dengan Lembaga Penjamin Simpanan.
Ogi, yang juga anggota Dewan Komisioner OJK, mengatakan delapan perusahaan asuransi saat ini berada dalam pengawasan khusus. Ia tidak mengungkapkan nama-nama perusahaan tersebut dengan alasan kebijakan dan menjaga iklim industri tetap kondusif.
Perusahaan-perusahaan itu perlu menyusun restrukturisasi dan rencana tindak untuk memulihkan kondisi usaha. Ogi mengatakan pengawasan dapat kembali normal apabila upaya tersebut berjalan baik.
Salah satu persyaratan mengikuti penjaminan polis adalah perusahaan berada dalam kondisi sehat atau pengawasan normal serta memiliki modal yang memadai.
OJK, LPS, dan Kementerian Keuangan tengah membahas rancangan peraturan pemerintah sebagai aturan pelaksanaan program. OJK juga berkonsultasi dengan DPR sebelum peraturan tersebut diundangkan.
Setelah peraturan itu berlaku, perusahaan asuransi akan mendapat waktu enam bulan untuk mempersiapkan diri. Ogi menyebut pemegang saham dapat melakukan restrukturisasi agar perusahaan memenuhi persyaratan.
Anggota Dewan Komisioner LPS Bidang Program Penjaminan Polis Ferdinan D Purba mengatakan pendaftaran dapat dibuka sekitar enam bulan sebelum program diaktifkan. LPS mengusulkan batas penjaminan Rp500 juta per polis dan menyatakan usulan itu mencakup penuh 98 persen polis di industri.
Produk yang direncanakan masuk penjaminan adalah produk yang memberi perlindungan kepada pemegang polis. Asuransi kredit, produk investasi terkait asuransi, serta asuransi wajib dan sosial tidak termasuk; jenis produk dan nilai penjaminan akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.