
Ansari Ingatkan Nelayan soal Bahaya Bom Ikan
17 menit yang lalu
Ogi Prastomiyono memaparkan pembagian bisnis penjaminan dan asuransi serta rencana konsolidasi BUMN.
Terbit · 1 min read

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjelaskan arah penataan perusahaan asuransi milik negara yang dijalankan Danantara. Rencana itu mencakup pemisahan bisnis asuransi kredit dan penjaminan kredit.
Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono memaparkan hal tersebut dalam taklimat media di Bali, Selasa (17/11/2026).
Ogi mengatakan OJK mendorong penjaminan kredit bagi program pemerintah dilakukan perusahaan penjaminan. Pilihannya mencakup PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) dan perusahaan penjaminan kredit daerah (Jamkrida).
Adapun asuransi kredit tetap dapat melindungi risiko pembiayaan komersial yang tidak terkait program pemerintah. Pemisahan itu menjadi bagian dari pembenahan bisnis PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo), yang selama ini juga menjalankan penjaminan kredit.
Ogi menyebut bisnis penjaminan Askrindo diarahkan untuk digabung dengan Jamkrindo. Sementara itu, bisnis asuransinya berpeluang masuk ke salah satu kelompok perusahaan asuransi BUMN, dengan PT Asuransi Jasa Indonesia sebagai salah satu opsi.
Untuk segmen syariah, Ogi menyatakan Danantara perlu memilih perusahaan yang akan menjadi tempat konsolidasi asuransi umum dan asuransi jiwa syariah. Penataan perusahaan reasuransi syariah juga masuk dalam pertimbangan.
Ogi mengingatkan unit usaha syariah perusahaan asuransi wajib dipisahkan paling lambat 31 Desember 2026. Tenggat itu diatur dalam POJK Nomor 11 Tahun 2023 mengenai pemisahan unit syariah pada perusahaan asuransi dan reasuransi.
Sebelumnya, COO Danantara Dony Oskaria menyampaikan sasaran penggabungan perusahaan BUMN asuransi jiwa, umum, dan kredit rampung pada akhir 2026. Rencana itu juga mencakup perusahaan asuransi berbasis syariah.