
Hegseth Batasi Hubungan Pertahanan Kanada
15 menit yang lalu
Penindakan pasar modal menjadi perhatian seiring peninjauan klasifikasi pasar Indonesia oleh MSCI.
Terbit · 1 min read

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyiapkan sanksi baru bagi pelaku manipulasi perdagangan saham. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan langkah penindakan itu sedang disiapkan untuk memperkuat penegakan hukum di pasar modal.
Persiapan tersebut menjadi perhatian setelah Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan pihak Morgan Stanley Capital International (MSCI) di sela Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN di Filipina pada pekan sebelum 21 November 2026. MSCI menekankan pentingnya penegakan hukum terhadap pelanggaran pasar modal.
Dalam pertemuan itu, pemerintah dan regulator diminta membawa pelaku pelanggaran ke ranah pidana apabila Indonesia ingin mempertahankan status pasar berkembang. MSCI juga menginginkan bukti penindakan atas dugaan manipulasi perdagangan saham.
Sebelumnya, MSCI menyoroti transparansi struktur dan konsentrasi kepemilikan saham. Lembaga itu juga menaruh perhatian pada dugaan transaksi terkoordinasi yang berpotensi mengganggu pembentukan harga saham.
OJK dan Bursa Efek Indonesia telah mengumumkan sejumlah langkah reformasi. Salah satunya ialah keterbukaan informasi pemegang saham dengan kepemilikan di atas satu persen.
Langkah lain mencakup pengelompokan investor yang lebih terperinci dan pelaporan konsentrasi kepemilikan saham. Regulator dan bursa juga mengumumkan peta jalan untuk meningkatkan batas minimum saham beredar bebas menjadi 15 persen.
MSCI sebelumnya menyatakan akan melanjutkan usulan perubahan klasifikasi pasar Indonesia jika tidak ditemukan bukti jelas tentang perbaikan material dalam tata kelola dan fungsi pasar saham.
Keputusan akhir mengenai usulan penurunan status Indonesia dari pasar berkembang menjadi pasar mandiri dijadwalkan paling lambat 30 Juni 2027.